Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan melantik jajaran Badan  Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang sebelumnya berstatus Unit  Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Megawati yang  sebelumnya menjadi ketua dewan pengarah UKP-PIP akan ikut dilantik  menjadi Dewan Pengawas BPIP. (http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/21/p5xzdn354).
Bagaimana kelanjutan dari pola interaksi kedua tokoh bangsa ini ?
Publik masih ingat, saat awal dilantiknya Jokowi sebagai presiden, kemudian menyempatkan hadir dalam kegiatan PDI Perjuangan, dengan lantang Megawati menyebut Presiden Jokowi sebagai pegawai partai. Istilah pegawai partai ini, menjadi wacana publik dan juga polemik, terkait dengan kewibawaan presiden dihadapan pimpinan partai politik.
Tetapi kemudian, jika sekarang beliau dilantik menjadi DP BPIP tersebut, apakah kita sudah bisa menyebut bahwa ketua dewan pengawas BPIP itu adalah pekerja negara atau abdi negara atau  pejabat negara.
Apapun sebutannya, sudah tentu, hal yang paling formal, pejabat negara di DP BPIP itu adalah pejabat negara yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden, atau dalam bahasa sederhananya ada di bawah Presiden Joko WIdodo.
Persoalannya adalah bagaimana relasi kekuasaan diantara kedua tokoh tersebut ?
Dalam perspektif sosiologi, setiap orang berhak memiliki lebih dari status sosial. Misalnya sebagai kepala rumah tangga, ketua partai, kepala desa, ketua RT atau sebagai sopir angkot. Itu adalah status sosial yang bisa diraih oleh siapapun, dan kapanpun juga. Hanya saja, jika beragamnya status sosial yang kita sandang ini, tidak selaras, atau malah bersilang-status, maka potensial akan terjadi konflik status. Seperti yang terjadi saat ini, yaitu hubungan antara Ketua Partai dengan Presiden.
Namn demikian, dalam pandangan kita saat ini, inilah waktunya kita melakukan revolusi mental. Â Mentalitas yang harus kita bangun, adalah realistis dan formal.
Jika tidak terjadi revolusi mental di tingkat pejabat negara ini, gejala yang akan terjadi adalah konflik status. satu sisi, Jokowi adalh pekerja partai ada dibawah Megawati, dan pada sisi lain, Megawati adalah pekerja negara yang harus patuh terhadap kebijakan Presiden.Â
Kita akan bisa melihat, siapa yang lebih kuat untuk mempekerjakan pegawainya.
