Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM ke harga keekonomian sudah lama mengumandang, dari yang rencananya dinaikkan secara bertahap hingga wacana memberlakukan penerapan 2 harga BBM yang mengundang banyak kontroversi, salah satunya adalah lagi-lagi tentang adanya kekhawatiran dalam hal pengawasan. Murahnya harga BBM diindonesia yang tidak sebanding dengan biaya produksinya menyebabkan pemerintah harus mengeluarkan subsidi guna menutupi selisih biaya produksi tersebut yang selanjutnya membuat jebol APBN setiap tahunnya, data dari kementrian keuangan menyebutkan bahwa besaran subsidi BBM ditahun 2012 hingga tutup buku diakhir 2012 lalu mencapai Rp. 211,9 triliun, atau mencapai 154,22% dari pagu subsidi BBM dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 137,4 triliun.
Murahnya harga BBM di negara kita mungkin menjadi salah satu pendorong pesatnya pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak disertai dengan pertumbhan panjang jalan setiap tahunnya, yang menyebabkan masalah klasik yaitu kemacetan lalu lintas. menyetop laju pertumbuhan kendaraan bermotor guna mengurangi kemacetan adalah mission impossible alias tidak mungkin. begitu juga penghapusan subsidi BBM yang akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat, yang mana pada kondisi sekarangpun masih bisa dikatakan masih tertatih dan pastinya akan menimbulkan gejolak di masyarakat. pertanyaannya adalah bagaimana atau formula apa yang bisa menyelesaikan kedua masalah tersebut atau paling tidak salah satunya dan menjadikan subsidi yang dikeluarkan pemerintah menjadi tepat sasaran?
Berawal dari terjebaknya saya dalam kemacetan yang dahsyat (jarak 2km ditempuh dalam waktu 2,5 jam menggunakan motor !), terpikirlah suatu ide yang mungkin bisa menjadi bahan pertimbanagan pemerintah untuk mengatasi kedua hal yang saya sebutkan diatas. saya berfikir kenapa tidak di switch saja subsidinya ? maksudnya begini, pemerintah boleh menghapus subsidi BBM yang sekian triliun itu sama sekali dan pertamina bisa menjual harga BBM dengan harga yang tidak merugikan mereka. nah, sampai disitu subsidi yang sekian triliun itu digunakan untuk mensubsidi angkutan umum/massal dalam kota sehingga tarifnya bisa sangat murah, misalnya 1000-2000 rupiah per trip. dengan kondisi yang demikian saya yakin para pemilik kendaraan bermotor akan berfikir 2 kali untuk tetap menggunakan kendaraannya sehari-hari dan akan lebih memilih menggunakan transportasi umum, jika sudah begitu uang subsidi yang dikeluarkan pemerintah paling tidak bisa menyelesaikan salah satu masalah klasik yang dihadapi hampir disetiap kota besar di indonesia.
Ilustrasi diatas mungkin terlalu simple namun bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diterapkan. sudah saatnya pemerintah, khususnya pemda DKI dan pemerintah kabupaten kota di wilayah penyangganya melakukan suatu yang riil ketimbang terus berkutat dengan wacana dan wacana. saya sadar bahwa kemacetan bukanlah hal yang mudah dipecahkan, dan menaikkan harga BBM ke harga keekonomian juga akan menimbulkan masalah bagi orang yang pekerjaannya bersinggungan langsung dengan harga BBM seperti tukang ojek, pemilik/supir angkot dan nelayan. namun saya yakin pemerintah banyak mempunyai ahli yang bisa mengatur aliran subsidi sedemikian rupa agar bisa menyentuh mereka. akhirnya, mari kita berdo'a semoga para pemimpin yang berwenang bisa mengambil sikap dan tidak meragu jika memang benar-benar ingin menjadikan jalanan bebas macet dan subsidi yang menggunakan uang rakyat itu tepat sasaran.