Tensi kegaduhan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden tampaknya sudah mulai redup. Terutama setelah adanya pertemuan antara Jokowi-Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). Meski begitu, masih ada saja oknum-oknum "perusuh" yang hendak bikin gaduh.
Setelah Jokowi berhasil mengadakan rekonsiliasi dengan Prabowo, mungkin langkah selanjutnya yang harus dipikirkan adalah menggodok calon-calon menteri yang akan membantunya di periode kedua ini. Akhirnya, reshuffle kabinet menjadi sesuatu yang mendesak.
Apalagi, dia sempat menyampaikan bahwa akan melakukan reshuffle kabinet sebelum dilantik menjadi presiden di periode kedua, yakni Oktober 2019. Alasannya, supaya ketika sudah dilantik tinggal "berlari" cepat membangun Indonesia.
Di samping itu, Jokowi sudah meminta partai pendukungnya untuk menyetorkan nama-nama yang sekiranya pantas menjadi menteri. Termasuk meminta nama-nama anak muda atau milenial untuk dijadikan menteri. Sejumlah partai pun ramai-ramai menyetorkan nama-nama itu.
Di tengah ramainya setor nama dan penggodokan calon menteri itu, ada beberapa pakar Komunikasi Politik yang menilai bahwa Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sangat layak menjadi menteri Jokowi. Salah satu pakar yang menilai kelayakan itu adalah Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi. Ia menilai, Bu Risma sangat layak dan sudah teruji kinerjanya di Kota Surabaya.
Jauh-jauh hari sebelum ada komentar dari para pakar, ada beberapa komunitas di Surabaya yang mendorong Bu Risma untuk menjadi menteri jika Jokowi-Ma'ruf Amin menang di Pilpres 2019. Dorongan itu datang dari barisan Milenial Kota Surabaya pada Sabtu (13/4/2019) atau pada saat masa kampanye Pilpres.
Sebenarnya, dorongan dan tawaran untuk menjadi menteri bukan hanya berembus kali ini saja. Namun sudah berkali-kali, termasuk ketika Jokowi menang dalam Pilpres 2014 silam. Saat itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menawarkan posisi menteri kepada Bu Risma. Namun, ia menolak tawaran tersebut karena dia ingin menyelesaikan tugasnya sebagai Wali Kota Surabaya.
Tolak Jadi MenteriÂ
Tampaknya, pendirian dan janji itu terus dipegang oleh Bu Risma hingga saat ini. Setelah beredar lagi dorongan untuk menjadi menteri di periode kedua Jokowi ini, secara tegas dia memastikan menolak. Lagi-lagi dengan alasan ingin menuntaskan masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya.
Penolakan menjadi menteri ini terungkap dalam video wawancara khusus dengan TEMPO ketika Bu Risma berkunjung ke kantor TEMPO di Jakarta pada Senin, 8 Juli 2019.
Saat itu, Bu Risma ditanyakan beberapa tema, salah satunya apabila ditawari jadi menteri. Dengan tegas, ia memastikan akan menolaknya. "Enggak, kalau ditawari saya juga tidak mau jadi menteri. Saya kan masih jadi Wali Kota Surabaya. Saya mau sampai selesai (hingga 2021)," katanya.
Mungkin, inilah definisi janji atau komitmen seorang pemimpin yang sesungguhnya. Dia tidak mau mengambil jabatan yang saat ini "diperebutkan" partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia hanya ingin fokus menuntaskan dan menepati janji-janjinya sebagai Wali Kota Surabaya.
