Mohon tunggu...
Mohammad Hilmi
Mohammad Hilmi Mohon Tunggu... Lainnya - Rakyat Indonesia

Hewan berakal

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Wakanda Lebih Lucu dari Indonesia

25 Maret 2022   22:25 Diperbarui: 25 Maret 2022   22:28 286
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Masih pembahasan tentang Negeri Wakanda. Sebelumnya penulis membahas tentang "kelangkaan minyak goreng" di negeri salah satu penghasil kelapa sawit terbesar tersebut. Kali ini penulis sedikit membahas tentang euforia politik di negeri Wakanda.

Di Wakanda sistem Pemerintahannya sendiri sama dengan Indonesia, yakni Presidensial yang merupakan sistem pemerintahan Republik yang Kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) dengan lama jabatan lima tahun dan dua kali periode pencalonan.

Di dua tahun mendatang tepatnya 2024 Wakanda akan menggelar pagelaran Demokrasi besar yakni Pemilu, hal ini tepat dengan berakhirnya masa jabatan presiden Wakanda saat ini.

Namun terdengar kabar bahwa ada wacana tentang penundaan pemilu, kabar ini kencang terdengar karena banyak dari politikus Negeri Wakanda yang mendukung wacana ini. Mereka para politisi menganggap bahwa penundaan pemilu ini perlu karena alasan ekonomi, juga ada politisi yang mengklaim bahwa rakyat Wakanda puas atas kinerja Presiden, oleh karena itu penundaan pemilu adalah solusinya, hingga diadakan survei tentang hal ini. Meski hal ini tidak diperbolehkan oleh konstitusi, tetap masih banyak yang mencanangkan dan mendukung wacana ini.

Dalam polemik ini, entah apa tanggapan dari presiden Wakanda saat ini, mendukung atau menolak wacana ini?. Yang pasti sikap presiden Wakanda sangat diperlukan.

Lain Wakanda, lain Indonesia. Penulis yakin bila wacana ini ada di Indonesia, so pasti Presiden akan menolaknya karena penulis yakin Presiden taat akan konstitusi negara dengan tidak menunda pemilu atau menambah masa jabatan apalagi dengan alasan ekonomi. Jadi hal ini tak mungkin terjadi di Indonesia

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun