Sebagai negara baru, Republik Indonesia memerlukan badan militer, makanya pada tanggal 19 Agustus, dalam sidang PPKI, Abikoesno Tjokrosoejoso mengusulkan dibentuknya badan keamanan, namun tidak disetujui dengan alasan takut terjadi gesekan dengan tantara pendudukan  Jepang yang masih banyak memegang Senjata. Tetapi pada sidang  tanggal 22 Agustus 1945, setelah KNI-P terbentuk, disetujui pembentukan badan keamanan kemudian diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945 tentang pembentukan badan Keamanan dengan nama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Presiden Soekarno menyerukan kepada para sukarelawan Pemuda, ex PETA dan badan perjuangan lain seperti Hizbullah dan lainnya, agar pada tanggal 24 Agustus 1945 berkumpul di daerah masing masing.
Segera setelah itu, di sejumlah daerah hususnya di pulau Jawa  seperti Jateng, Jabar, Jatim dan Yogyakarta dibentuk BKR, adapun untuk wilayah Banten menurut beberapa catatan, BKR pertama kali dipegang oleh Ki Syam'un mantan dai dan tyo PETA.
Tak lama setelah itu, dalam rangka meningkatkan fungsi kemiliteran, melalui Maklumat Pemerintah, BKR dirubah namanya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 5 Oktober 1945. Momentum ini hingga sekarang dijadikan sebagai hari lahirnya Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
Saat pertama kali dibentuk, diangkat Pimpinan Tertinggi TKR yaitu Suprijadi, ex pimpinan Pemberontkan PETA di Blitar sebelem ahirnya di ganti oleh Kolonel Sudirman (kelak Jendral Sudirman) lantaran Suprijadi tak pernah muncul, sedangkan Kepala Staf Umum Urip Sumoharjo.
Organisasi TKR saat itu dibagi dalam empat Komandemen yakni Komandemen I Jawa Barat, Komanademen II Jawa Tengah, Komandemen III Jawa Timur dan Komandemen IV Sumatra.
Sedangkan dibawah Komandemen terdapat 10 Divisi. Sedangkan Ki Syam'un diangkat sebagai Komandan Divisi I atau terkenal juga sebagai Divisi 1000/I yang meliputi Banten, Bogot, Tangerang dan Sukabumi. Adapun struktur organisasi di Divisi I, disamping ada Komandan, ada Kepala staf Divisi, dijabat Letkol Sutalaksana, sedangkan Polisi Militer dijabat oleh Mayor Alimangku.
Tahun 1946, melalui Maklumat Presiden Republik Indonesia tanggal 25 Januari 1946, secara kelembagaan organisasi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Â berubah menjadi Tentara Republik Indonesia(TRI). Dengan adanya Maklumat ini kemudian ditindak lanjuti dengan di bentuk struktur Markas Besar dan Kementrian Pertahanan. Â Saat itulah diangkat Jendral Soedirman sebagai Panglima Besar dan Urip Sumoharjo diangkat menjadi Kepala Staf Umum Tentara Republik Indonesia.
Tanggal 23 Mei 1946 diadakan rapat di Yogyakarta untuk membahas beberapa hal  diantaranya Pembagian Divisi dan Resimen baru, Pemilihan Kepala Divisi dan Resimen. Saat itu Ki Syam'un ikut mengahadiri  bersama Mayor Jendral Nasution, Jendral Kartasasmita dan Kolonel Abdul Kadir. Hasil Musyawarah itu  terbentuklah  7  Divisi untuk Jawa dan Madura, sedangkan dibawah Divisi dibentuk juga 3 Brigade.
Susunan Tentara Republik yang terdiri dari Markas Besar Tentara dan Kementrian Pertahanan, Angkatan Komandan Divisi termasuk Kepala Staf serta Komandan Brigade di lantik pada tanggal 25 Mei 1946. Diantara Komandan  Brigade itu, terdapat Ki Syam'un yang menjadi Komandan Brigade I dengan nama Brigade I Tirtayasa dibawah Divisi I  dengan nama Divisi I Siliwangi, sedangkan pimpinannya adalah  Jendral Mayor Nasution.
Sementara itu, meski sudah ada TRI, ternyata dilapangan masih terdapat laskar laskar dan badan perjuangan rakyat. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi perjuangan karena sering timbul perselisihan antara laskar/badan perjuangan rakyat dengan TRI. Oleh pemerintah kemudian diadakan penyatuan wadah bagi laskar/badan perjuangan rakyat dengan TRI dengan maksud agar jangan terjadi kesalah pahaman. Penyatuan ini diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947 kedalam satu wadah untuk merubah TRI Â menjadi Tentara Nasional Tentara Nasional Indonesia (TNI).
