Bisa jadi, penghadangan terhadap seorang Gubernur  dalam suatu acara -sekalipun- oleh Paspampres, baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. Adalah Anis Baswedan, Gubernur DKI yang mengalami  kejadian itu pada saat akan turun dari Tribun GBK untuk ikut menyerahkan Piala bersama Presiden Jokowi kepada Persija yang berhasil menjadi juara Piala Presiden pada  17/02/2018  lalu.
Vidio Penghadangan terhadap Anis Baswedan menjadi viral di Medsos pasca diunduh oleh akun facebook atas nama Ali Ghuraisah (17/02.2018). Kontan saja berbagai tanggapan berseliweran dari yang rakyat jelata hingga para elite negeri. Â negeripun jadi gaduh saling sahut menyahut baik di media cetak, elektronik maupun di media social,
Mayoritas memang banyak yang menyayangkan hal itu terjadi, namun demikian, ada saja alasan yang dikemukakan pihak terkait.  Maruarar Ketua SC yang biasa di panggil Ara ini, menyatakan bahwa persoalan siapa saja yang harusnya mendampingi Jokowi ke lapangan untuk menyerahkan piala  ada batasannya, tidak semua pejabat negara yang hadir harus mendampingi Presiden (Chirpstori18/02/2018).
Pihak Istanapun tidak tinggal diam, Bey Machmudin, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden buru buru memberikan keterangan dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan prosedur pengamanan karena Paspampres berpegang pada daftar nama pendamping Presiden yang disiapkan panitia (Batas Media 19/02/2018).
Apapun alasan yang dikemukakan oleh beberapa pihak yang merasa tindakannya tidak salah, gunjingan toh tetap meluncur, apalagi di media social, mungkin ratusan --untuk tidak menyebut ribuan -- warganet yang berkomentar soal ini. Dari kalangan politisi, ormas dan tokoh nasionalpun banyak yang berkomentar.
Politisi PKS Fadli Zon yang merupakan sahabat Anis Baswedan menyatakan bahwa seharusnya biasa saja dikaitkan dengan kewajaran. Dan jangan karena itu (gubernur) tidak didukung Pak Jokowi pada waktu itu diabaikan," tutur Fadli.
Dari kalangan Ormas, muncul pernyataan dari Ormas Gerakan Laskar Pro 08 (GL PRO 08) yang menyatakan bahwa tindakan tersebut sangat merendahkan harkat dan martabat seorang pemimpin. karena bagaimanapun juga, Anies adalah pemimpin pilihan rakyat. Bahkan Jimmy CK, Presidium Ormas tersebut meminta agar panitia  harus meminta maaf atas adanya insiden ini. Karena sikap ini jadi bagian dan tercatat dalam sejarah. Jika tidak, maka  dari GL Pro 08 siap bergerak, termasuk  menemui pihak Presiden, sekalipun. (Tribun News 18/2/2018).
Senada dengan Gerakan Laskar Pro 08, direktur eksekutif  Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin  menyatakan bahwa sebaiknya pihak istana dan panitia mengklarifikasi dan meminta maaf agar persoalan tersebut tidak menjadi melebar (RMOL, 19/02/2018).
Prof. Mahfud MD, mantan ketua Mahkamah Konstitusi yang mengaku sebagai rakyat juga menyesalkan itu bisa terjadi, seharusnya tidak boleh pejabat resmi dihalang-halangi begitu.
Setelah dibombardir dari segala penjuru, Maruarar-pun tak berkutik hingga ahirnya minta maaf dan mengakui kesalahan. Maruarar mengaku bahwa hal itu 100% adalah kesalahannya dan bertanggung jawab atas kesalahannya itu.(Detik.com 19/02/2018). Sayangnya, permintaan maaf itu, entah kesleo lidah atau tidak sebagaimana dapat disaksikan melalui vedeo yang beredar di medsos, Maruaarar  meminta maaf bukan kepada Gubernur DKI, tetapi kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur Indonesia.
Nasi sudah jadi bubur, Â permintaan maafpun sudah dilakukan meskipun terlambat. Andai saja Maruarar langsung minta maaf dan mengakui kesalahannya dari awal, barangkali publik bisa memahami dan tidak segaduh ini. Namun karena awalnya Maruarar berapologi seolah tindakannya itu benar, sebagian publik -hususnya warga Jakarta -- sudah kadung kecewa lantaran sikap Maruarar yang tidak ada penghormatannya terhadap seorang Gubernur yang kebetulan sebagai tuan rumah sekaligus sebagai Pembina dari Persija.
