MOCH. MARSA
MOCH. MARSA Mahasiswa

You must read: www.mochmarsa.com

Selanjutnya

Tutup

Finansial

Memeriksa Bukan untuk Mencari-cari Kesalahan, Namun Kesejahteraan

13 Juni 2018   14:04 Diperbarui: 13 Juni 2018   14:05 1071 0 0
Memeriksa Bukan untuk Mencari-cari Kesalahan, Namun Kesejahteraan
.kisspng.com

Pada tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) berhasil menemukan 9 kasus terindikasi pidana yang merugikan negara hingga Rp. 944,81 Miliar. Hal tersebut terhimpun dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) I tahun 2014, berupa 3 kasus di lingkup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merugikan negara Rp. 928 Miliar, sisanya 4 kasus yang merugikan negara Rp. 5,28 Miliar dan US$. 893,3 ribu serta 2 kasus di lingkup pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berselang 1 tahun kemudian, dalam IHPS I dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) semester I tahun 2015 BPK mengungkap 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatutan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 33,46 Triliun.

Tak jauh dari tahun 2015 temuan yang serupa pun ditemukan, dalam IHPS I tahun 2016 BPK kembali menemukan 10.198 temuan yang memuat 15.568 permasalahan. 7.661 diantaranya adalah kelemahan sistem pengendalian internal dan 7.907 permasalahan ketidakpatutan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp. 44,68 Triliun serta 4.762 permasalahan berdampak finansial sebesar Rp. 30,62 Triliun.

Tahun lalu 2017, ditemukan dalam hasil audit kasus pengelolaan dana pensiun PT. Pertamina yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp. 599,29 Miliar. Kulminasinya IHPS semester I tahun 2017 BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp. 13,70 Triliun. Dan bila disimpulkan sejak tahun 2003 hingga 2017 BPK telah melaporkan 447 temuan berindikasi pidana yang merugikan negara hingga Rp. 44,74 Triliun.

Paparan diatas menjadi bukti bahwa dalam konteks kehidupan bernegara BPK memainkan peranan yang sangat penting dalam menjadi penyeimbang serta pengawas jalannya pemerintahan dalam sistem check and balance. Tak hanya itu BPK juga "membangun" kondisi masyarakat dan pemerintahan menjadi lebih baik. Di sinilah letak penting adanya sebuah badan yang menjadi pengawal bagi keuangan negara.

Persepsi Masyarakat

Nama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebenarnya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Sebuah lembaga independen yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara, memeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara dari manapun sumbernya, serta mengetahui tempat uang negara itu di simpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

Namun apa yang terdengar di masyarakat seringkali menimbulkan sebuah tafsir yang sungguh mengagetkan. Memandang BPK dengan kacamata yang hanya sanggup digunakan untuk melihat permukaan, namun tak sanggup menyelami apa yang ada di dalamnya. Hal yang seringkali tersimpulkan dalam pola pikir masyarakat adalah menganggap BPK hanyalah sebuah lembaga negara yang bertugas sebatas memeriksa dan mencari kesalahan, tak lebih daripada kedua hal tersebut.

Dalam kacamata masyarakat tersebut terlihat audit atau pemeriksaan yang dilakukan BPK sebatas pemeriksaan administratif yang bertujuan mencari kesalahan, dan terhenti pada proses melaporkan kepada DPR/DPRD. Yang kemudian kegiatan mencari kesalahan tersebut diulangi pada semester dan tahun berikutnya, artinya tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap negara. 

Apalagi bila melihat pada IHPS maupun LHP setiap semester dan tahunnya, temuan-temuan "kecurangan" maupun "kealpaan" semakin meningkat, bukan semakin membaik. Inilah yang membuat persepsi masyarakat akan tugas BPK yang hanya sebatas mencari kesalahan, terpupuk dan terawat dengan baik.

Meskipun dalam Indeks Kepuasan Masyarakat yang tercantum dalam Survei Terhadap Responden Masyarakat Umum yang dilakukan BPK pada tahun 2015, indeks kepuasan terhadap kinerja BPK mencapai angka 3,53 dari nilai maksimal 5, namun tetap saja masyarakat hanya menganggap BPK hanya sebatas badan yang melakukan kegiatan pemeriksaan biasa guna mencari kesalahan dalam keuangan.


Indeks Kepuasan Masyarakat Sumber: bpk.go.id


Indeks Kepuasan Masyarakat Sumber: bpk.go.id

Siapakah BPK sebenarnya?

Diperlukan penyadaran terhadap masyarakat tentang persepsi terhadap BPK itu sendiri. BPK bukan hanya sebatas lembaga negara yang melakukan pemeriksaan administratif yang semata-mata untuk mencari kesalahan dalam mengelola keuangan. Lebih dari pada itu BPK merupakan pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan bahwa keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya. Pemeriksaan yang dilakukan BPK merupakan pemeriksaan atas program-program yang memberikan dampak besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. BPK mengevaluasi apakah penganggaran yang dibuat benar-benar sudah mengarah pada upaya meningkatan kesejahteraan rakyat.

Memang, pola pikir yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara audit BPK dengan kesejahteraan rakyat, hal ini secara sekilas memang cenderung benar adanya. Namun perlu disadarkan disini, hasil audit BPK menjadi sangat berhubungan dengan kesejahteraan rakyat karena dilengkapi dengan hasil audit kinerja terhadap suatu entitas. Audit BPK menilai akuntabilitas tata kelola keuangan dan audit kinerja menilai efektifitas program-program kesejahteraan rakyat.

Secara lebih detil bahwa BPK memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya BPK berhak memberikan penilaian terhadap suatu objek pemeriksaan berupa Opini BPK, antara lain wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat.

Masyarakat memandang bahwa jika sudah mendapatkan opini WTP maka otomatis tidak ada korupsi di dalamnya, jika sudah mendapatkan opini WTP namun masih tetap ada korupsi berarti ada yang salah dalam proses audit tersebut. Lagi-lagi diperlukan pencerahan terhadap pandangan masyarakat ini. Seringkali didapati suatu daerah yang telah mendapatkan predikat WTP dalam hasil pemeriksaan BPK, namun tak selaras dengan keadaan warganya yang jauh dari sejahtera.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2