Politik UMP

Anak SD juga bisa menghitung biaya hidup di Jakarta. Uang 4.500.000 tak mungkin untuk hidup sebulan di Jakarta. Walaupun semua hal digratiskan, misalnya transportasi, sewa rumah, dan biaya pendidikan. 

Tapi, UMP DKI Jakarta cuma segitu? 

Anak TK juga bisa mengira ngira kalau pulang kampung, hidup di Jawa Tengah tak mungkin uang 1.800.000 tak bisa untuk hidup sebulan. Walaupun rumah sudah ada. Sekolah juga belum perlu bayar karena masih TK. Transportasi cukup pakai kedua kaki. 

Tapi UMP Jawa Tengah cuma segitu? 

Padahal gubernur Jakarta sama gubernur Jawa Tengah digadang-gadang untuk menjadi RI 1. Padahal mereka bisa menunjukkan keberpihakan kepada pekerja. Tapi, mereka semua merasa tidak bisa berbuat apa-apa. 

Aturan penghitungan UMP memang menjadi belenggu. Banyak pakar sudah mengkritik cara hitung tersebut. Kenapa tidak juga mampu membuat kementrian pekerja berubah sikap sesuai nomenklatur dan tidak menjadi kementrian pengusaha? 

UMP memang bukan persoalan biasa. UMP itu persoalan politik. Para pekerja cuma bisa teriak teriak di Jalanan yang panas dan kemungkinan juga digebuk polisi. 

Sementara para pemimpin serikat pekerja sendiri berpolitik tanpa kejelasan arah. Seakan berpihak hanya pada keuntungan para pengurus belaka. Karena kabarnya, kehidupan pengurus organisasi pekerja sudah sama persis dengan para majikan di pabrik pabrik. 

Pengusaha jelas mempunyai lobi yang moncer. Bukan keahlian melobi tapi kekuatan dana siapa sih yang bisa membendungnya? Bahkan jika dihitung hitung, jumlah politisi di senayan juga sudah didominasi para pengusaha.