Menyoal Surat Terbuka Komisioner KPAI kepada Mas Menteri

Kemut, pemerintah juga memberikan kuota afirmasi. Sehingga anak anak miskin yang yatim piatu juga memiliki kesempatan lebih besar mendapatkan bangku di sekolah negeri. 

Memang, jumlah kuota zonasi dikurangi pada saat Mas Menteri duduk di Senayan.  Dari sebelumnya, 80 persen menjadi 50 persen.  Tapi, untuk tahapan awal memang 50 persen juga sudah tinggi, apalagi zonasi dengan 80 persen masih cukup banyak ditolak pada tahun sebelumnya.  Ke depan, pelan pelan, harus diminimalisir kuota prestasi akademik dan dimaksimalkan kuota zonasi.  

Walaupun ini, juga masih memiliki kelemahan, karena zona tinggal orang orang miskin biasanya di pinggiran kota, sementara sekolah sekolah negeri lebih dekat dengan zona tinggal orang kaya.  Akan tetapi, masih lumayan, sambil terus dilakukan perbaikan. 

Jika prestasi dihilangkan, kuota afirmasi yang diperbesar.  Berbarengan dengan maksimalisasi kuota zonasi. Sehingga sekolah negeri yang biayanya full dari pemerintah dapat diakses semakin besar oleh anak-anak dari orang tua miskin. 

Sekolah negeri sendiri selama ini memiliki kasta kasta tersendiri.  Apalagi pada saat ada program RSBI.  Semua sekolah RSBI adalah sekolah negeri elite. Kenapa mereka elite? 

Karena membludaknya anggaran sekolah RSBI.  Sekolah RSBI mendapatkan anggaran khusus dari kementerian. Mendapatkan anggaran dari pemda. Dibolehkan memungut dana dari orang tua siswa. Maka, program sekolah RSBI selalu program yang wah. 

Siapa siswa di sekolah RSBI? Tentu mereka yang merupakan anak anak orang kaya karena persaingan untuk masuk RSBI persaingan nilai ujian nasional sangat ketat. 

Oleh karena itu, gagasan Mas Menteri untuk menjadikan sekolah negeri sebagai tempat bersekolah anak anak miskin sangat dan sangat perlu didukung. Jangan sampai sekolah gratis dinikmati oleh anak anak orang kaya sedangkan anak anak orang miskin harus menerima bersekolah di sekolah swasta abal-abal karena kemiskinan mereka. 

Negara harus hadir. Negara harus membela mereka yang terpinggirkan. Negara mengeluarkan uang pajak untuk membantu agar anak anak orang miskin memiliki kesempatan untuk bersekolah di tempat yang baik. 

Komisioner KPAI mengkritik gagasan ini dengan mengatakan Mas Menteri tidak memahami konstitusi yang memberi kesempatan sama kepada setiap warga negara.  Kritik demikian, saya rasa sangat jauh melenceng. Kenapa? 

Ketika kondisi lapangan sudah timpang, miskin kaya, maka tugas pemerintah justru harus memberikan kesempatan yang sama dalam artian jangan sampai ketimpangan itu dilestarikan dengan kebijakan yang tidak berpihak.  Jika kekalahan anak anak orang miskin yang disebabkan karena kemiskinan mereka tak bisa mendapatkan bimbel sehingga nilai rendah dan tak bisa masuk sekolah gratis di sekolah negeri, tentu pemerintah salah.