Muhammad Natsir Tahar
Muhammad Natsir Tahar profesional

Muhammad Natsir Tahar ~ Writerpreneur - penikmat filsafat - hidup di Batam, Indonesia!

Selanjutnya

Tutup

Bisnis Artikel Utama

Rentetan Anomali Sepanjang Sejarah Industrialisasi Pulau Batam

8 Januari 2019   15:48 Diperbarui: 7 Februari 2019   06:23 1899 9 4
Rentetan Anomali Sepanjang Sejarah Industrialisasi Pulau Batam
Pesisir Batam yang tampak begitu dekat dari Singapura. (Foto: pergimulu.com)

Sejak lahir Batam sudah membawa cacat bawaan. Apalagi bila dibandingkan dengan saudara kembarnya Singapura. Saya mencoba merangkum serangkaian anomali yang menjangkiti seluruh tubuh sejarahnya. Alih-alih berakhir lewat penghapusan dualisme dengan munculnya istilah ex officio (terjemahan Latin: keluar dari kantor)anomali Batam makin menjadi-jadi.

Pertama, Batam dan Singapura dahulu kala sesama pulau sunyi. Tapi Batam dilewatkan Sang Nila Utama sebagai penemu dan penama Singapura, ditepis oleh Raffles dan diacuhkan Daendels. Herman W Daendels Sang Belanda bermental kontinental, Batam dan Singapura serupa bijih emas, tapi siapa yang menyepuh emas itu? Dia adalah Thomas Stamford Rafless, Sang Gubernur Jenderal dari Britania Raya, negara maritim utama dunia.

Mirip Sang Nila Utama, Letnan Jenderal Soeharto pun melihat Singapura dari dataran tinggi. Di Tanjung Pinggir era konfrontasi, teropong keramatnya menumbuk gedung-gedung pencakar langit Singapura. 

Sejak itu Batam diemaskan karena ketahuan bertetangga dekat dengan kota penting dunia. Jenderal - jenderal turun gunung. Sayangnya, DNA Daendels tak hilang-hilang, yang dilihat dari Batam adalah daratannya, yang tidak lebih dari 1 % dari seluruh laut Kepulauan Riau.

Belanda selalu berpikir agraris plus merkantilis, tidak memandang bagaimana besar nilai strategis maritim Singapura kala itu. Lalu membiarkan Raffles memanipulasi Sultan Singapura Tengku Husein, untuk membangun pelabuhan besar. 

Lewat Traktat London 1824, Singapura ditukar dengan Bengkulu, yang kebetulan cocok dengan selera Daendels. Belanda tak juga membuka mata ketika Pulau Sambu (salah satu pulau yang terdekat dengan Singapura) dibangun menjadi pangkalan minyak mereka, Royal Dutch Shell pada 1920-an. Sambu tetaplah semata oil base kemudian berganti jadi Pertamina Pulau Sambu, yang kini terlihat makin murung.

Dengan sedikit copy paste dari kolonial, Batam melewati era babat alas dengan ditetapkannya wilayah ini sebagai Daerah Industri Pulau Batam melalui Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973, dengan sistem Continental-Asian, sedangkan Singapura waktu itu menggunakan pendekatan Anglo-American yang sesuai untuk negara maritim.

Jika ingin serupa Singapura mestinya Batam di hari - hari awal sudah memikirkan bagaimana membangun pelabuhan berkelas internasional yang sama levelnya.

Sampai hari ini tidak ada pelabuhan peti kemas bonafide milik Batam. Padahal bagaimana Singapura bisa direbut Raffles lalu mendunia, adalah berkat pelabuhannya.

Bisikan hantu Daendels demikian kuat mempengaruhi cara berpikir para teknokrat pembangun Batam. Maka yang terjadi adalah politik tanah dengan cara memunggungi lautan emas. Hanya namanya saja Batam sebagai etalase utama dan gerbang Indonesia, tapi peran yang dimainkan hanyalah hamparan halaman belakang bagi Singapura.

Industrialisasi dan politik tanah yang dikombinasikan dengan mindset kontinental sebagai penyediaan lapangan industri, melahirkan Teori Balon Habibie.

Inilah dasar utama upaya penyambungan gugus kepulauan Barelang dengan enam jembatan yang kemudian vakum. Batam ibarat memilih mundur ke selatan untuk memperluas halaman belakangnya.  

Bila saja pembangunan jembatan Barelang dialihkan untuk mendirikan pelabuhan - pelabuhan kelas dunia yang langsung bersemuka dengan peradaban ekonomi internasional, maka Batam tak perlu ditelikung oleh muridnya Port of Shenzhen, China dan tetangga dekat Johor Port Pasir Gudang, Malaysia (juga terkait dengan politik internasional neo merkantilis Singapura yang menekan Batam karena dianggap kompetitor).

Kedua, munculnya Orde Reformasi menyebabkan Batam dipandang sebagai legasi Orde Baru yang kemudian diutak-atik oleh para ekonom pragmatis-ahistoris sesudahnya.

Keistimewaan Batam yang secara de facto sebagai Free Trade Zone (FTZ) penuh lenyap, kemudian digantikan dengan FTZ Enclave (Kantong) serupa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sekarang, menyusul besarnya temuan potential lost dari PPN, PPnBM dan Bea Masuk yang ikut dinikmati warga Batam non faktor produksi (bukan tenaga kerja yang diserap dalam kawasan FTZ). 

Pada awal tahun 2000, Batam sempat bergejolak menolak penerapan PPN, PPnBM dan Bea Masuk yang dianggap menyebabkan turbulensi ekonomi akibat bergesernya titik keseimbangan (equilibrium) antara upah dan kenaikan harga.

Anomali berbuah anomali. Batam tergeletak dan tak mampu mempertahankan keistimewaannya. Ada lubang menganga yang menjadi celah bagi Pusat. Sejak awal, bila memang Batam ingin ditetapkan sebagai FTZ penuh, mestinya seluruh imigran yang mendiami Batam masuk melalui saringan skilled labor on demand sebagai faktor produksi FTZ. 

Tapi tidak, Batam justru berkembang sebagai pusat aglomerasi bebas hambatan sekaligus menjadi antitesa investasi. Setiap meter tanah yang awalnya diperuntukkan sebagai lahan investasi, menjadi ladang properti remeh temeh untuk memenuhi desakan populasi penduduk yang tumbuh bagai deret ukur. 

Ketiga, tipe hunian yang ideal untuk kawasan industri adalah rumah vertikal dan dormitori, demi mengantisipasi penyempitan lahan industrial dan komersial, tapi justru Otorita Batam (OB) kini Badan Pengusahaan (BP) Batam secara aneh mengobral lahan yang terbatas untuk hunian serta memberi kemudahan perubahan peruntukan sektor lain kepada developer bahkan dengan mengorbankan hutan lindung dan fasilitas umum. Tinjau: Meisterstadt dan Habibie Kembali

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2