Dua warga Desa/Kecamatan Sukatani bernama Ujang Endang (60) dan Agus (45) mendatangi Kantor DPRD Purwakarta untuk mengeluhkan kondisi mereka yang tak mendapatkan bantuan apapun saat pandemi ini.
Ujang yang kondisinya tunanetra datang bersama Agus yang disabilitas pada kakinya menggunakan sepeda motor. Ujang datang mengeluarkan aspirasinya ke ruang Komisi IV DPRD Purwakarta dan disambut Ketua Komisi IV, Said Ali Azmi.
Ujang mengaku dirinya termasuk dalam kategori miskin dan hanya mendapatkan bantuan sosial (bansos) saat pandemi sekali pada Mei 2020, yakni beras 10 kilogram, telur 2 kilogram, minyak goreng 1 kilogram, gula, dan uang Rp 50 ribu.
"Saya datang ke sini karena ingin sampaikan keluhan tak mendapatkan bansos. Saya meminta para anggota dewan bisa perjuangkan kepada pemerintah untuk tidak diskriminasi dalam penyaluran bantuan," ujarnya, Kamis (21/1/2021) di Kantor DPRD Purwakarta.
Tak hanya masalah bansos, Ujang pun mengeluhkan terkait pendidikan. Ujang mengaku dirinya memiliki tiga anak yang masih bersekolah, dua di sekolah dasar dan satu di SMA yang semuanya bersekolah di Sukatani.
Hal senada pun diungkapkan Agus. Agus mengatakan dirinya hanya mendapatkan bantuan sosial sekali yakni hanya uang Rp 300 ribu. Padahal, dia sangatlah membutuhkan bantuan lantaran miliki anak delapan orang, tujuh orang di antaranya tak bersekolah dan satu orang lulus STM namun ijazahnya ditahan.
"Sehari-hari pekerjaan saya memulung rongsokan. Anak saya ijazahnya ditahan pihak sekolah dan diminta ditebus Rp 6 juta," kata Agus yang merupakan warga Kampung Jatijajar, Sukatani.
Ketika disinggung keduanya telah mendatangi pihak RT RW hingga kecamatan, Ujang menegaskan sudah datang namun tak ada hasil apa-apa yang didapatkan. "RT RW sudah kami datangi bahkan di tempat saya di RT 27 RW 8 ada sekitar 67 KK yang kondisinya sama tak dapat bansos," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Purwakarta, Said Ali Azmi mengatakan pihaknya akan langsung melakukan tindaklanjut dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mencari tahu titik permasalahannya.
"Saya akui memang benar di Purwakarta itu carut marut terkait pendataan (bansos). Kami juga waktu itu sudah memanggil pihak terkaitnya. Besok, masalah ini kami langsung tindaklanjuti keluhan mereka," ujarnya.
Dia pun mengaku telah mencatat sejumlah keluhan itu, seperti bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan yang merasakan belum terakomodir. "Kalau memang faktanya seperti itu belum ada kehadiran pemerintah maka akan jadi kewajiban kami bersama dan akan perjuangkan ke dinas-dinas terkait," ucapnya. (*)
