Dalam acara Kongres Ekonomi Umat yang diadakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kemarin (22/4/2017), Presiden Jokowi melemparkan isu pergantian para menterinya yang dianggap tidak bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Copot pasang menteri dengan ukuran target kerja ini, tampaknya menunjukkan orientasi kerja Jokowi yang mengikuti instink bisnisnya. Tetapi bukan tanpa risiko. Sebab, kegaduhan politik akan segera terjadi, terutama ancang-ancang para elit politik dalam memperebutkan posisi menteri bagi para kadernya, dan menangguk keuntungan bagi partai politiknya.
Lontaran pergantian menteri dipicu isu kegagalan pencapaian target penerbitan sertifikat tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Menurut Jokowi, pergantian menteri dilakukannya dengan melihat kegagalan target yang dibebankan kepada menteri dalam menjalankan kementerian atau lembaga negara. Jika tak bisa mencapai target, risikonya akan segera diganti.
Pada tahun 2015, Jokowi menyebutkan ada 7 Kementerian/Lembaga yang mendapatkan rapor merah, dan Juni 2016, Jokowi menyebutkan ada 4 Kementerian/lembaga yang mendapatkan rapor merah, masing-masing Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, TVRI dan Komnas HAM. Sementara itu, pada akhir tahun 2016, Kemristekdikti mengakui kegagalannya dalam mencapai target menjadikan tiga Pergutuan Tinggi Negeri (PTN) kelas dunia, dan hanya mampu mencapai dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Jika memahami pola penggantian menteri sebelumnya, misalnya, penggantian Kementerian/Lembaga Negara yang dilakukan pada akhir bulan Juli 2016, sudah mulai dihembuskan Presiden sejak Maret 2016. Dan tidak tanggung-tanggung ketika itu ada 12 Menteri yang diganti sekaligus. Sinyal April 2017, yang dilontarkan kemarin, sangat mungkin akan ditindaklanjuti Jokowi, bisa jadi pada bulan Juni atau Juli 2017 mendatang.
Tetapi, terlepas dari ramalan waktu penggantian Menteri/Ketua Lembaga dalam waktu dekat, kita akan segera disguhi kegaduhan baru mengenai proses reshuffle ini. Setidak-tidaknya, para elit partai politik yang menjadi pendukung pemerintahan Jokowi mulai akan segera saling hantam, perang informasi melalui berbagai media untuk mencoba menghalangi calon-calon potensial, bisa juga menjatuhkannya. Secara bersamaan, para elit sudah akan menimang-nimang kadernya, yang akan ditawarkan kepada Presiden sebagai menteri baru.
Kegaduhan ini, akan dimulai dengan pengakuan masing-masing elit politik pendukung pemerintahan yang berkuasa telah mendapatkan tawaran sejumlah kementerian yang akan diganti. Penawaran--yang entah benar-benar ada atau hanya direkayasa sendiri ini, akan terus dihembuskan dengan memberikan bumbu penyedap, mendorong Presiden untuk segera mengganti menteri yang gagal mencapai target. Alasannya, kalau tak diganti akan memperburuk kinerja dan citra Presiden dalam mencapai Nawa Cita sebagai visi misi Presiden.
Setelah desakan itu menjadi perbincangan umum, elit partai politik akan mulai mengkritik kinerja para Menteri yang dinilai gagal mencapai target. Kritik ini tidak akan tanggung-tanggung, sangat mungkin melibatkan kader-kader partai yang menjadi anggota Parlemen. Sehingga dorongan pergantian kepada Presiden dan kritik atas kegagalan Menteri/Ketua Lembaga seakan menjadi begitu berbobot. Buntutnya, akan memicu desakan-desakan dari organisasi sosisl-kemasyarakatan, untuk bergerak turut serta mendesakkan pentingnya agenda pergantian menteri gagal target itu.
Jika saja, seandainya Jokowi akan benar-benar melakukan pergantian Menteri, memang sangat tidak mungkin ia akan bisa melepaskan diri dari tekanan elit partai pendukungnya. Setidak-tidaknya, ia harus mengakomodasi keinginan-keinginan elite partai sambil memutar pikiran untuk mencoba menampik dengan alasan paling ramah sehingga tak memancing kegaduhan yang lebih besar. Kita meyakini Jokowi memiliki kapasitas bermain politik dalam menghindari tekanan partai.
Mesti tidak bisa abai, tetapi Jokowi tetap harus konsisten dalam menetapkan Menteri baru agar tidak terjebak memilih Menteri yang berkemungkinan memiliki jejak perilaku dalam tindakan korupsi dan pelanggaran HAM. Untuk itu, Jokowi sudah seharusnya sebelum menerapkan calon Menterinya, harus melibatkan atau setidak-tidaknya melakukan konsultasi kepada KPK, PPATK, dan juga Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Sebab kalau hanya mengandalkan masukan dari Staff Kepresidenan, Dewan Pertimbangan Presiden, apalagi kepada elite partai pendukung, soal-soal korupsi dan pelanggaran HAM sangat mungkin tidak akan terkuak.
Kini, mari menantikan kegaduhan politik yang akan segera terjadi di negeri ini. Kompasianer, bisa saja turut meramaikan kegaduhan ini melalui tulisan. Tentu saja dengan kegaduhan baru dalam kampung blogger ini, yang bisa jadi saling hantam sendiri. Tapi tak mengapa, asalkan diskusinya produktif, terhindar dari fitnah, dan mencaci maki. Kata Jokowi, perbedaan itu tak perlu diseragamkan, tetapi harus dirawat keberadaannya.
