Indonesia baru saja melewati sebuah cobaan yang cukup berat. Kita baru saja melalui sebuah Pemilu yang diwarnai dengan pertarungan ideologi. Pancasila yang telah menyatukan kita puluhan tahun berhadapan dengan ideologi Khilafah yang datangnya dari Timur-Tengah dan tak pernah terbukti berhasil di manapun. Ideologi ini menjadi tantangan berat bagi bangsa Indonesia karena dijual dengan nama agama.Â
Kita beruntung, karena Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan penting atas tuduhan curang yang dilempar kubu Prabowo. Kita pun beruntung, karena KPU sudah menetapkan Jokowi & Ma'ruf Amin  sebagai pasangan presiden 2019-2024.
Apakah berlalunya pilpres, maka berlalu pula pertarungan ideologi? Tentu tidak. Lihat saja di media sosial yang masih dipenuhi dengan hoax atau fitnah atau juga informasi yang tak punya basis data tentang Jokowi dan pemerintahannya. Meski Jokowi sudah menegaskan agar tak ada lagi 01 dan 02, diganti dengan persatuan, namun nampaknya inilah PR terbesar Jokowi di 5 tahun ke depan.
Tentu bukan hanya kaum Khilafah yang mempertentangkan Pancasila dan ideologi lain saat pemilu lalu. Mereka yang bukan pendukung Jokowi melihat peluang untuk menjatuhkan Jokowi adalah dengan menunggangi agama, sehingga mereka giat mendorong beraksinya kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok ulama. Meski menyebut diri ulama, namun mereka rajin turun ke jalan untuk berdemonstrasi dan bahkan memicu pelemparan batu kepada aparat.
Kelompok yang telah menunggangi agama ini tentu tak akan berhenti begitu saja setelah Pemilu selesai, karena Pemilu berikutnya di 2024 telah menunggu. Mereka bahkan sedang bersiap memoles capres mereka, tentu dengan bumbu agama lagi. Itu artinya pertentangan ideologi akan sekali lagi muncul di masa 5 tahun ke depan. Padahal seharusnya kita sudah selesai beradu-argumen soal ideologi, karena kita sudah memutuskan Pancasila sebagai ideologi kita.
Bagaimana Jokowi bisa mencegah pertentangan ideologi ini? Tentu ini sebuah PR besar, karena pertentangan ideologi akan menguras waktu dan energi bangsa ini. Sekali lagi kita akan terjerembab pada situasi yang tidak produktif.
Oleh karena itu kita tentu setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Menhan baru-baru ini, bahwa PNS hingga TNI harus bersumpahsetia pada Pancasila. Pancasila tentu cocok menjadi corak demokrasi Indonesia. Ideologi lain, misalnya Khilafah tak cocok, karena tak pernah terbukti bagus di belahan bumi manapun. Jangan habiskan energi bangsa ini untuk sesuatu yg tidak produktif.
Demokrasi Pancasila harus dipilih dan dipraktekkan sekali lagi agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita untuk menjadi bangsa yg maju.
Kesetiaan pada Pancasila sebaiknya didukung dengan aturan yang mendorong praktek demokrasi. Sehingga ada beberapa UUÂ yg harus direvisi. UU penistaan agama dan UU yg seperti itu bukan aturan yang mendorong demokrasi, karena sudah sering UU itu justru dimanafaatkan oleh mayoritas untuk memperkusi minoritas sehingga kita sering terjebak dalam persoalan yang tidak produktif.
Setuju gak?
M. Jojo Rahardjo
