Selang beberapa waktu setelah hari pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara Pemilu 2019 silam, beberapa tulisan dan pikiran disampaikan melalui beberapa media yang tersedia. Ada yang merasa puas dengan hasi Pileg dan Pilpres, namun tak sedikit pula yang merasa kecewa karena kenyataan yang mereka terima jauh dari harapan yang mereka impikan saat kampanye berjalan.Â
Hingga hari ini, kita menyaksikan kelompi masyarakat yang kecewa dengan hasil Pileg dan Pilpres khususnya melampiaskan kekecewaan dengan menggelar aksi demonstrasi yang diduga juga telah diboncengi oleh kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan situasi.
Saya tidak akan membahas soal rencana dan aksi Peopel Power yang kni berubah nama menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat tersebut. Sebab jelas hal itu akan memancing perdebatan panjang yang menurut saya tidak akan berkesudahan terkait siapa dan apa maksud serta tujuan dri diadakannya aksi tersebut.
Pekan lalu, tepatnya tanggal 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilu dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.Â
Telah pula, parpol dan pasangan kandidat yang merasa dicurigkan mengajukan gugatan ke Mahmakah Konstitusi. Namun meski demikian, tetap saja ada suara agar diadakan aksi people power. Konon gerakan itu dimaksudkan untuk menekan KPU dan Hakim MK agar menganulir pengumuman dan menyatakan kemenangan dibalik menjadi milik kandidat lain.
Pertanyaanya siapakah yang dituntungkan dari adanya aksi demo bertajuk People Power atau Kedaulatan Rakyat itu?, adakah dampaknya langsung kepada masyarakat? Sependek pengetahuan saya sampai saat ini, memang ada sebagian masyarakat yang memperjuangkan rasa keadilan mereka. Namun dengan segala hormat, ada pula yang justru memanfaatkan isu ini untuk kepentingan mereka.
Sejauh ini, Koaisi Prabowo - Sandi sudah mengatakan tidak ingin adanya pengerahan massa dengan tajuk "Kekuatan Rakyat". Bahkan Prabowo sendiri sudah menegaskan dia tidak memerintahkan pendukungnya untuk menggelar aksi, namun disisi lain, ia juga tidak berhak dan kuasa menolak atau menahannya.
Tentu pernyataan ini sangat diplomatis. Disatu sisi, Prabowo meminta pendukungnya tenang dan menjaga agar suasana kondunsif, namun disisi lain ia menyatakan tidak bisa melarang. Sebuah sikap mendua yang dipertontonkan dengan tidak pas.
Sejatinya tidak ada larangan bagi warga negara untuk menggelar aksi unjuk rasa. Baik itu aksi yang ditujukan untuk memprotes tindakan pemerintah atau bahkan menyatakan dukungan sekalipun. Konstitusi juga mengatur sedemikian rupa hak dan kebebasan itu dalam pasal pasal di UUD 1945 dan Undang - undang.
Namun, aksi massa untuk kegiatan tersebut jelas harus mematuhi aturan yang berlaku termasuk waktu serta tempat pelaksanaannya. Dan tentu saja, setiap aksi massa membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk operasional pelaksanaan aksi.
Kembali ke pertanyaan terkait aksi People Power adakah sisi baiknya bagi masyarakat?, sejauh ini saya belum melihat pelaksanaan aksi pekan lalu membawa manfaat banyak bagi masyarakat. Justru yang terjadi sebaliknya. Kerugian mareri dan nyawa yang tak ternilai. Lihatlah catatan korban jiwa akibat kerusuhan yang terjadi akibat aksi nan tak terkendali.
