Birokrasi Pasca Pilkada

Birokrasi Pasca Pilkada

Adalah sebuah kelaziman usai kontestasi demokrasi Pilkada, para Kepala Daerah terpilih selalu melakukan rehabilitasi struktur birokrasi. Dengan alasan dan dalih untuk penyegaran dan mempercepat pencapaian visi dan misi kepala Daerah terpilih saat kampanye, para Gubernur, Bupati dan Walikota merombak dan mereparasi para pejabat eselon II hingga ke struktur kepala kelurahan. Dan sebagai penggantinya para Kepala Daerah mulai menmpatkan para birokrat yang sesuai dengan kehendaknya kendati kadangkala kecakapan dan pangkat yang diberi amanah amat bertentangan dengan aturan dan kemampuan sang birokrat pengganti..

Menonjolnya pertalian keluarga, sahabat dan kroni dalam daftar para pejabat yang diberi jabatan dan megemban amanah pada dinas/badan dan kantor menunjukan bahwa sejatinya birokrasi kita masih amat tradisional dan mengbaikan asas profesionalisme, kemampuan, track record dan keahlian dalam menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan rakyat.Birokrasi yang berbasiskan pada pola kekerabatan merupakan praktek yang banyak kita temui pada era lama dan tradisional yang berorientasi pada kesukuan,perkawanan dan persahabatan dimana pola hubungan terjalin karena garis keturunan dan kekerabatan.

Struktur birokrasi yang berbasis pada kekerabatan dan perkawanan ini bersifat tertutup dimana elemen penyangganya berupa keturunan, perkawanan, klan dan kelompok merupakan entitas yang saling melekat dan menyatu. Mareka dituntut untuk saling mendukung dan menopang guna mempertahankan struktur dan menjaga pola kekerabatan yang mareka anut dan tradisikan. 

Tradisi ini amat diperlukan untuk menjaga keteraturan sosial dan mengelola hubungan dilingkungan komunitas mareka. dalam birokrasi kekerabatan yang mengakibatkan variabel profesionalisme, dan keahlian sangat diabaikan dan bukan parameter kardinal dalam mengangkat para pejabat pada jabatan karier.
Dikalangan mastarakat tribal, tradisi kekerabatan dijadikan mekanisme alamiah sebagai elemen yangh efektif untuk mengntrol sumber daya ekonomi dan politik agar tidak jatuh kepada pihak lain.

Kuatnya praktik birokrasi kekerabatan menandakan  bahwa para Kepala Daerah terpilih ingin memelihara geneologi dikalangan dunia birokrasi dan pemerintahan. Bagi para Kepala Daerah menjaga geneologi itu amat penting yang berkitan dengan dua elemen kepentingan strategis yaitu merawat trah kekuasaan dan menjaga keberlangsungan karier dan mempertahankan kekuasaan  atas akses ke sumber ekonomi dan finasial.

Dan untuk menjaga dua akses penting tadi para pemimpin daerah tidak mungkin menyerahkan kepercayaan kepada pihak lain yang tidak bertalin kekerabatan, persahabatan dan perkawanan. Dengan kata lain, para Pemimpin Daerah  lebih menaruh kepercayaan kepada birokrat yang mempunyai hubungan emosional dan hubungan darah serta perkawanan walaupun etika dan aturan terkadang harus diabaikan dan diterabas. Bahkan pola semacam ini kadang kala amat menggangu sistem perkarieran para birokrat yang harus dikalahkan dan terkalahkan oleh ambisi para kepala daerah dalam menjaga kekuasaannya. Fenomena ini mengindikasikan betapa pola pemberian amanah jabatan untuk para pejabat di pemerintahan jauh lebih solid, tangguh dan kuat dibanding memberi manah berupa jabatan kepada birokrat yang tidak memiliki kultur yang sama kendati birokrat itu profesional dan mumpuni serta berkeahlian dalam bidang tugasnya.

Setidaknya ada empat (4) alasan mengapa pola rekrutmen para pejabat pemerintahan berdasarkan pola relasi kekerabatan dan pertemanan. Keempat alasan dan dalih itu  berkaitan erat dengan aspek emosional,yakni kepercayaan,loyalitas,solidaritas dan proteksi. Kepercayaan berkaitan erat dengan kesediaaan untuk menyerahkan mandat dan wewenang kepada pihak yang layak dipercaya atas pertimbangan keamanan. Loyalitas merujuk pada kesetiaan dalam memberi dukungan penuh kepada pihak yang mandat atau amanah. Solidaritas merujuk pada sikap kesetiakawanan dalam memelihara spirit kebersamaan kelompok agar tetap solid,, kuat dan tak tergoyahkan. Sementara proteksi berkorelasi dengan kesediaan memberi perlindungan guna menjaga posisi dan memberi rasa aman.

Bagi para kepala Daerah apakah Gubernur, Bupati dan Walikota bukan lah yang sulit untuk mencari para pejabat eselon II hingga ke Kepala kelurahan. Tapi mencari birokrat yang benar-benar terpercaya dan bersedia memberikan loyalitas total mungkin hanya bisa didapat dari para birokrat yang mempunyai pertalian kekerabatan dan perkawanan. Namun tak ada elemen perekat yang amat kuat dan tahan lama kecuali sentimen  kekerabatan. Sebab hanya mareka yang memiliki pertalian kekerabatan dan persahabatan yang mampu memberi rasa aman dan jaminan keamanan kepada Pimpinan daerah selaku pemegang mandat rakyat lewat Pilkada.

Birokrasi kekerabatan  merupakan manifestasi paling nyata dari prinsip primordilitas sebagaimana yang kita kenal dan diapliksikan pada era Soeharto. Dimana pada era itu kita menentang keras pengaplikasian pola rekrutmen para pejabat negara dan daerah yang berdasarka primordialits dan kekerabatan serta kesukuan dan garis politik. Tapi kini nyata-nyata praktik-praktik serupa justeru kembali dianut dan diaplikasikan Presiden, Menteri hingga para Kepala Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat.

Yang menjadi pertanyaan kita apa yang kita harapkan sebagai pemegang kekuasaan dinegeri ini ketika pola rekrutmen yang dilakukan para pemegang mandat rakyat hanya berdasarkan pola kekerabatan dan perkawanan tanpa memandang kompetensi dan keahlian birokrat dalam memegang amanah jabatan yang dianugerahkan Para Kepala Daerah? Apakah kita sebagai rakyat akan sejaterah dan makmur?  Waktulah yang akan menjawabnya. Dan kita sebagai rakyat sebagai penyaksinya. 

Toboali, sabtu, 23 Januari 2021

Salam dari Kota Toboali, Bangka Selatan