Miris, itulah kata yang dapat menggambarkan nasib 6 guru honorer di SMAN 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Keenam guru tersebut dipecat sebagai guru honorer lantaran foto mereka yang bernuasa politik viral di media sosial. Pemecatan tersebut terjadi karena guru-guru tersebut berfoto dengan pose dua jari sambil memegang stiker Prabowo-Sandi.
Keenamnya guru honorer disebut melanggar aturan lantaran menggunakan atribut seperti seragam dan juga terdapat logo Provinsi Banten di bagian lengannya sehingga melanggar kode etik sebagai seorang ASN. Apalagi ditambah foto tersebut diambil secara sengaja oleh mereka di lingkungan sekolah (ruang pengajar).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten Komarudin mengatakan, keenam guru tersebut dipecat satu hari setelah foto tersebut viral di media sosial dan ramai menjadi perbincangan warganet. Menurut Komarudin pemecatan itu telah sesuai aturan bahwa tidak boleh ada kampanye politik dalam lingkungan sekolah.
Jika kita telisik secara aturan memang hal tersebut melanggar kode etik sebagai pengajar dan asas netralitas ASN. Tapi banyak pihak yang menyayangkan sikap pemecatan yang dianggap terlalu tergesa-gesa tersebut, apalagi mereka hanyalah pegawai honorer, bukan perangkat Aparatur Sipil Negara yang secara Undang-Undang segala tindak-tanduknya diatur secara lebih ketat.
Banyak pihak pun yang menyinggung soal pemerintah, terutama dinas Pendidikan Banten yang dinilai memiliki sentimen yang terlalu berlebihan, apalagi ditambah guru honerer tersebut menunjukan dukungan pada pasangan Prabowo-Sandi. Mungkin jika yang dalam pose tersebut mereka menunjukkan dukungan pada pasangan petahana Jokowi-Maruf, tindakan yang diambil hanyalah teguran sebab telah melakukan tindak indisipliner, bukan pemecatan.
Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad pun mengaku siap untuk memberikan advokasi hukum terhadap 6 guru honorer tersebut. Dasco merasa heran, pendukungnya kubu 02 selalu disoal apabila menunjukkan gestu dukungan ke Prabowo-Sandiaga. Sementara, menurutnya, jika pendukung 01 melakukan hal serupa, tak pernah dipermasalahkan. "Dibeberapa daerah yang kemudian ASN-nya di 01 nggak masalah, ini yang honorer ke 02 cuma potret foto-foto jadi masalah," ucap Dasco.
Hal tersebut jelas akan mengetuk pikiran kita mengenai keberimbangan Bawaslu dan perangkat ASN secara keseluruhan, mengapa mereka begitu tajam kesamping pada pihak oposisi, sementara tumpul terhadap para pelanggar yang datang dari pihak petahana.
Rezim saat ini mungkin sedang panik, sebab elektabilitasnya terus tergerus dan mereka bingung kemana lagi harus mencari dukungan, maka ASN pun yang jadi korban yang dipaksa untuk menunjukkan keberpihakan pada kekuasaan. Sedikit saja menunjukkan pilihan yang berseberangan dengan pemerintah, maka sanksi tegas harus siap diterimanya.
Pemerintah sepertinya harus paham sportivitas dalam dunia olahraga. "Game is Fair Play" begitu tagline yang selalu diusung dalam upacara pembukaan dalam setiap event olahraga. Pemerintah harus belajar bagaimana bersikap fair agar adil dan tidak timpang. Jangan karena elektabilitas merosot pemerintah tidak bermain secara fair dalam Pilpres 2019, dengan cara mencari delik-delik dan kesalahan yang dilakukan oleh pendukung Prabowo-Sandi.
Pilpres sebagai pesta demokrasi yang dinikmati seluruh warga negara seharusnya dijadikan ajang yang membebaskan setiap warga negara dalam menentukan pilihan politiknya, tanpa perlu takut terhadap pembungkaman apalagi sampai pemecatan.
Kepada guru honorer yang dipecat anda tidak perlu takut dan ragu sebab rezeki itu mengalir dari Allah SWT, bukan dari belas kasih kekuasaan. Tetap istiqomah!!!
