Mohon tunggu...
Milisi Nasional
Milisi Nasional Mohon Tunggu... Freelancer - Buruh Tulis

Baca, Tulis, Hitung

Selanjutnya

Tutup

Politik

Pascarekonsiliasi, Prabowo Tetap Oposisi?

18 Juli 2019   19:35 Diperbarui: 18 Juli 2019   20:42 60
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber gambar: bbc.com

Perjumapaan Prabowo Subianto dan Joko Widodo menjadi mungkin menjadi sebuah momentum besar bagi Bangsa Indonesia pasca Pilpres 2019. Namun terlepas dari gempita pertemuan Prabowo-Jakowi, masih terdapat kebingungan politik dan sebuah tanda tanya besar mengenai arah politik yang dimainkan Prabowo dan Partai Gerindra pada perjalanan Pemerintah mendatang. 

Sampai saat ini Prabowo Subianto belum secara tegas mengucapkan bagaimana sikap politik Gerindra. Dalam pertemuanya dengan Joko Widodo, Prabowo memang secara gamblang mengatakan siap membantu jalannya pemerintahan Jokowi. Prabowo juga secara terbuka mengucapkan selamat kepada Joko Widodo, "selamat tambah rambut putih. Menjadi presiden mengabdi, masalah yang beliau pikul besar, kami siap bantu".

Pasca pertemuan dengan Joko Widodo banyak pihak berspekulasi merapatnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ke kubu pemerintah. Tidak sedikit pula yang menyarankan bahwa Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk tetap konsisten jadi kubu oposisi. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan bahwa rakyat Indonesia lebih menghendaki Prabowo Subianto mengambil posisi sebagai pemimpin partai oposisi di Parlemen. "Rakyat seperti kita-kita ini lebih suka Pak Prabowo memimpin oposisi di parlemen," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin, 15 Juli 2019. 

Masyarakat, kata MAhfud, ingin meihat Prabowo menjadi penyeimbang pemerintahan Joko Widodo. Menurut Mahfud proporsi kubu oposisi 38% yang diisi Parta Gerindra, PKS, dan PAN jika bergabung sudah cukup mengimbangi suara Partai Pemerintah di Parlemen.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak usah bergabung ke pemerintahan Joko Widodo. Amien Rais mengatakan baiknya presiden-wakil presiden terpilih itu diberi kesempatan menjalankan pemerintahan secara utuh, namun kita tetap awasi bagaimana jalannya pemerintahan tersebut. 

"Soal kekuasaan berikan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya, nanti lima tahun kita awasi," kata Amien di Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2019. 

Amien Rais mengisyaratkan agar Prabowo Subianto baiknya tetap menjadi oposisi di Parlemen. Menurut tokoh Reormasi ini legislatif punya peran pengawasan dan bertugas mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya. "Kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stempel atau juru bicaranya eksekutif itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," kata Amien Rais.

Keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan memang harus dikedepankan demi tumbuh kembangnya Indonesia. Tapi dalam proses demokrasi, oposisi juga penting perannya untuk terus dijaga eksisitensinya di Parlemen, sebab merakalah yang akan bertugas memainkan peran check and balances dalam setiap keputusan kebijakan yang Pemerintah ambil.

Sikap Gerindra sendiri sebenarnya sudah menunjukkan kecondongan untuk memilih jadi oposisi. Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid menyebut pihaknya telah mengambil sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. 

Ia pun mengklaim sinyal tersebut sudah disepakati para pimpinan Partai Gerindra. "Kalau soal tawaran konkret [bergabung ke Jokowi], yang berhak bicara itu pimpinan kami, tapi pimpinan kami juga sudah sekaligus mengatakan bahwa kami tetap oposisi," kata Sodik di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (15/07).

Pertemuan Prabowo dan Jokowi seharusnya bisa kita lihat secara menyeluruh, jangan dipersempit menjadi persoalan berhasilnya kesepakatan lobi-lobi politis antar kedua elite tersebut. Juga merapatnya Prabowo Subianto pada kabinet Joko Widodo pada pemerintahan mendatang. 

Prabowo Subianto secara tersirat mengatakan bahwa mendi oposisi adalah sebuah tuntutan politik dalam iklim demokrasi, namun dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia kita seharusnya mengedepankan perbuatan baik untuk bangsa dan negara ini. 

"Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, saling kritik, itu tuntutan politik. Tuntutan demokrasi. Sesudah kompetisi, bertarung keras, tapi dalam rangka keluarga besar RI. Kita sama-sama anak bangsa, patriot, berbuat baik bagi bangsa," ujar Prabowo.

Sebagai mantan seorang patriot yang sudah lama mengabdi bagi nusa dan bangsa, tentu Prabowo Subianto tahu langkah strategis macam apa yang dapat dilakukan untuk membangundan memperbaiki negara ini. 

Prabowo Subianto jelas akan mengambil langkah terbaik ke depan, menempuh jalan oposisi agar supaya ada kubu dan pihak yang memastikan keutuhan NKRI tetap terjaga dan memastikan jalannya negara ini berjalan sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar 19945. Memastikan pemerintah tidak mengkhianati mandat yang telah amanahkan oleh rakyat. Juga memperjuangkan visi Indonesia Adil dan Makmur terwujud.

Sumber:

kompas.com
cnnindonesia.com
katadata.co.id
kompas.com
detik.com
detik.com

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun