Pascarekonsiliasi, Prabowo Tetap Oposisi?

Perjumapaan Prabowo Subianto dan Joko Widodo menjadi mungkin menjadi sebuah momentum besar bagi Bangsa Indonesia pasca Pilpres 2019. Namun terlepas dari gempita pertemuan Prabowo-Jakowi, masih terdapat kebingungan politik dan sebuah tanda tanya besar mengenai arah politik yang dimainkan Prabowo dan Partai Gerindra pada perjalanan Pemerintah mendatang. 

Sampai saat ini Prabowo Subianto belum secara tegas mengucapkan bagaimana sikap politik Gerindra. Dalam pertemuanya dengan Joko Widodo, Prabowo memang secara gamblang mengatakan siap membantu jalannya pemerintahan Jokowi. Prabowo juga secara terbuka mengucapkan selamat kepada Joko Widodo, "selamat tambah rambut putih. Menjadi presiden mengabdi, masalah yang beliau pikul besar, kami siap bantu".

Pasca pertemuan dengan Joko Widodo banyak pihak berspekulasi merapatnya Prabowo Subianto dan Partai Gerindra ke kubu pemerintah. Tidak sedikit pula yang menyarankan bahwa Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk tetap konsisten jadi kubu oposisi. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan bahwa rakyat Indonesia lebih menghendaki Prabowo Subianto mengambil posisi sebagai pemimpin partai oposisi di Parlemen. "Rakyat seperti kita-kita ini lebih suka Pak Prabowo memimpin oposisi di parlemen," kata Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, Senin, 15 Juli 2019. 

Masyarakat, kata MAhfud, ingin meihat Prabowo menjadi penyeimbang pemerintahan Joko Widodo. Menurut Mahfud proporsi kubu oposisi 38% yang diisi Parta Gerindra, PKS, dan PAN jika bergabung sudah cukup mengimbangi suara Partai Pemerintah di Parlemen.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengajak Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak usah bergabung ke pemerintahan Joko Widodo. Amien Rais mengatakan baiknya presiden-wakil presiden terpilih itu diberi kesempatan menjalankan pemerintahan secara utuh, namun kita tetap awasi bagaimana jalannya pemerintahan tersebut. 

"Soal kekuasaan berikan kesempatan yang utuh ke Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menterinya, nanti lima tahun kita awasi," kata Amien di Jalan Daksa I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2019. 

Amien Rais mengisyaratkan agar Prabowo Subianto baiknya tetap menjadi oposisi di Parlemen. Menurut tokoh Reormasi ini legislatif punya peran pengawasan dan bertugas mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah nantinya. "Kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stempel atau juru bicaranya eksekutif itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," kata Amien Rais.

Keutuhan bangsa, persatuan dan kesatuan memang harus dikedepankan demi tumbuh kembangnya Indonesia. Tapi dalam proses demokrasi, oposisi juga penting perannya untuk terus dijaga eksisitensinya di Parlemen, sebab merakalah yang akan bertugas memainkan peran check and balances dalam setiap keputusan kebijakan yang Pemerintah ambil.

Sikap Gerindra sendiri sebenarnya sudah menunjukkan kecondongan untuk memilih jadi oposisi. Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid menyebut pihaknya telah mengambil sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan atau menjadi oposisi bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. 

Ia pun mengklaim sinyal tersebut sudah disepakati para pimpinan Partai Gerindra. "Kalau soal tawaran konkret [bergabung ke Jokowi], yang berhak bicara itu pimpinan kami, tapi pimpinan kami juga sudah sekaligus mengatakan bahwa kami tetap oposisi," kata Sodik di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (15/07).