Salinan manifes penerbangan Prabowo Subianto yang akan pergi ke Dubai bocor ke publik. Perjalanan ke Rusia yang bertujuan untuk cek kesehatan secara rutin dan bertemu kolega bisnis yang sebelumnya tertunda akibat Probowo Subianto sibuk berkampanye pada Pilpres 2019 pun menjadi bahan perbincangan di kalangan netizen. Anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atau BPN Prabowo, Ahmad Riza Patria pun angkat suara memberikan klarifikasi agar tidak terbentuk opini yang sesat yang digoreng oleh lawan politik mengenai perjalanan Prabowo ke Dubai tersebut. "Ada urusan ketemu kolega, bisnis. Sekaligus check-up kesehatan," ujar Reza Patria.
Riza menuturkan, banyak pertemuan dengan kolega bisnis yang tertunda dan belum sempat ditemui oleh Prabowo Subianto, kesibukan kampanye Pilpres 2019 yang berlangsung sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 jelas banyak menyita waktu dan perhatian Prabowo untuk fokus dalam menyerap aspirasi rakyat selama kampanye. Â Reza juga mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang disiplin dalam melakukan medical check up untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
Sayangnya pertemuan dengan kolega bisnis dan cek kesehatan itu pun tak luput dari usaha politisasi. Manifes penerbangan Prabowo Subianto bocor ke publik. Dalam perjalanan itu Prabowo Subianto tidak sendirian, ada beberapa orang lain yang menemani Prabowo Subianto dalam perjalanan tersebut, termasuk beberapa Warga Negara Asing dari Russia, Jerman dan Amerika Serikat. Kepergian Prabowo ke Dubai bersama WNA itu yang kemudian ramai disorot dan menjadi bahan politisasi oleh beberapa pihak. Seolah ada kepentingan yang ingin mengekspos perjalanan Prabowo Subianto yang ditemani WNA tersebut.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade mempertanyakan manifes penerbangan Prabowo ke Dubai, Uni Emirat Arab, bocor ke publik. Dia menduga kebocoran manifes penerbangan itu karena semua kegiatan Prabowo telah dipantau intelijen. Sebagai warga negara tentu Prabowo memiliki hak untuk melakukan perjalanan kemana pun untuk keperluan yang akan dia lakukan, tapi kenapa manifes perjalan itu harus sampai dibocorkan? Jelas itu harus ada investigasi terkait kebocoran manifes itu, ada kepentingan apa?.
Manifes penerbangan Prabowo sebagai warga negara tidak semestinya tersebar, sebab hal tersebut dapat mengganngu keamanan perjalan dirinya. Andre Rosiade pun mengatakan kenapa hal yang seharusnya tidak diekspose itu sampai menjadi bahan perbincangan publik? Andre mengatakan banyak wartawan yang menghubunginya untuk meminta penjelasan soal kepergian Prabowo berdasarkan manifes yang tersebar. "Kenapa terkesan ingin mengekspose Pak Prabowo, sampai manifes yang tidak perlu diekspose malah diekspose. Terindikasi Pak Prabowo diintelin. Semua kegiatan dipantau," kata Andre. Menurutnya kebocoran manifes bukan hanya terjadi sekali ini saja, waktu Prabowo Subianto melakukan perjalan ke Brunei pun manifes penerbangannya bocor ke publik. "Ke Brunei kemarin juga beredar manifesnya. Ini ke Dubai juga beredar. Siapa yang punya wewenang menyebarkan manifes? Ada apa ini? Memang enggak boleh orang bebas kemana-mana?" unkap Andre kepada wartawan.
Kegiatan negara memantau setiap gerak-gerik dan menspionase warga negara jelas telah melewati dan melanggar hak privasi warga. Keamanan dan kenyamanan warga dalam menjalani kehidupan secara damai jelas telah diusik, apalagi sampai menjadi bahan politisasi untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk membuat citra seseorang menjadi buruk dihadapan publik. Jelas hal tersebut telah melanggar hukum. Apa motivasinya? Jelas hanya pemerintah atau segelintir orang pemangku kepentingan yang memiliki jawabnya.
Dimata-matai dalam kehidupan sehari-hari mungkin hanya dapat kita baca melalui novel George Orwell "1984"yang begitu populer. Dalam novel tersebut digambarkan bagaimana negara menjalankan peran propaganda demi mempertahankan kekuasaan mereka dengan memantau setiap gerak-gerik warga negara. Kontrol terhadap kebebasan dilakukan oleh aparatus yang secara represif memberikan hukuman terhadap segala jenis kegiatan yang negara anggap mencurigakan. Tapi itu hanyalah kondisi fiksi, semoga faktanya kegiatan negara memata-matai setiap gerak-gerik warganya tidak terjadi di Indonesia.
Sumber:
DetikÂ
CNNÂ
Kompas
Wow Keren
Tempo Â
