Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 telah selesaikan dilakukan pada Rabu, 17 April 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui akan menetapkan hasil Pemilu 2019 paling lambat 35 hari setelah tanggal pemungutan suara, atau 22 Mei mendatang. Sebelum hasil penghitungan pemilu secara resmi diumumkan, banyak lembaga yang telah mengeluarkan hasil penghitungan cepat mereka melalui berbagai metode, dari quick qount sampai exit poll dan yang lainnya.
Beragamnya metode hitung cepat ini tentunya menimbulkan masalah yang muncul, ada kekhawatiran kedua belah pihak dalam pilpres akan saling kalim kemenangan. Benar saja, beberapa jam setelah pemungutan suara berakhir, calon presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan kemenangan total sebanyak tiga kali. Sementara lawan mainnya, capres Joko Widodo lebih memilih aman dan menunggu hasil penghitungan KPU.
Menunggu hasil akhir penghitungan oleh KPU, dari pada debat kusir siapa yang akan menjadi pemimpin Bangsa ini untuk lima tahun ke depan, lebih baik kita mengamati bagaimana pembangunan Negara tercinta ini akan dilanjutkan. Seperti diketahui, dalam lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi program kerja yang paling diandalkan pemerintah. Lantas seperti apa infrastruktur akan dibangun pada masa pemerintahan berikutnya?
Untuk mengetahui kelanjutan program pemerintah yang telah menyedot banyak modal selama lebih dari empat tahun ini, maka tentunya kita harus menilik dokumen visi misi serta program kerja yang terpampang pada laman resmi masing-masing calon presiden-wakil presiden. Rencana kerja pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Ada sembilan misi yang dinilai menjadi penjabaran visi, dari situ ada dua misi yang memiliki korelasi dengan pengembangan infrastruktur berkelanjutan yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing; serta pembangunan yang merata dan berkeadilan. Kedua misi tersebut pun bakal diwujudkan dalam sejumlah rencana aksi, yakni meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastruktur serta melanjutkan revitalisasi industri dan infrastruktur pendukungnya untuk menyongsong revolusi industri 4.0.
Perusahaan investasi global Morgan Stanley dalam hasil riset Morgan Stanley bertajuk "Incumbent wins; what's next after the dust settles" menilai, jika Jokowi kembali terpilih sebagai Presiden RI, maka kebijakan pemerintahan saat ini diyakini akan dilanjutkan termasuk dalam hal infrastruktur. Morgan Stanley mencatat dalam pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ada perkembangan signifikan di sisi infrastruktur. Belanja pemerintah di sektor infrastruktur seperti diketahui meningkat dari 1,8 persen PDB dan 10,2 persen dari total APBN pada 2013 menjadi 2,8% PDB dan 18,5% APBN pada 2018.
Riset tersebut juga menyebutkan, dalam hal prioritas kebijakan Jokowi pada periode selanjutnya, hal-hal yang kemungkinan akan dilakukannya adalah melanjutkan kebijakan pada periode pertama. Beberapa poin penting yang akan diangkat diantaranya fokus ke industrialisasi melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan mengakselerasi perkembangan infrastruktur, melanjutkan reformasi fiskal untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan reformasi institusional untuk memperbaiki kinerja pemerintah.
Berbeda dengan Paslon 01, Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno memiliki visi 'Terwujudnya bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri". Visi tersebut dijabarkan dalam lima misi. Dari misi-misi tersebut, yang berkorelasi dengan pembangunan terletak pada poin pertama, yaitu membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik-ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD 1945.
Dalam berkampanye, baik Prabowo maupun Sandi menyatakan akan menghentikan praktik berutang yang tidak sehat dan tidak produktif bila menang. Â Berulang kali Prabowo-Sandi menekankan pembangunan infrastruktur pada era Jokowi tidak bisa memberikan kemakmuran kepada rakyat. Sebab, pembangunan infrastruktur yang masif tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melebihi 5%.
Sebagai tindak lanjut, anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Drajad Wibowo menyampaikan, Prabowo-Sandiaga akan melakukan penyisiran ulang terhadap beberapa proyek infrastruktur. Penyisiran khususnya akan dilakukan terhadap proyek yang dinilai terlalu ambisius, yang tidak prudent dalam perencanaan maupun pembiayaannya. Selain itu penyisiran juga dilakukan terhadap proyek infrastuktur yang dinilai tidak logis dari sisi hitungan manfaat dan biaya secara ekonomi.
Proyek yang gagal menenuhi kriteria tata kelola dan transparansi serta berbagai kelemahan lain yang menjadi kritik banyak pihak dari dalam maupun luar negeri juga akan disisir ulang. Hal ini perlu dilakukan agar sejumlah proyek pembangunan tidak seperti sejumlah proyek yang dinilai menyimpan persoalan, seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Palembang, dan Bandara Kertajati Jawa Barat.
