Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun masa depan bangsa. Namun, di Indonesia, mewujudkan pendidikan yang berkualitas sering kali terhalang oleh peliknya birokrasi dan tidak efisiennya pengelolaan anggaran pendidikan. Meski alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% dari APBN sesuai dengan amanat Undang-Undang, kenyataannya, pemanfaatannya masih jauh dari harapan.
Salah satu permasalahan mendasar adalah birokrasi yang semrawut. Proses pencairan dana pendidikan, terutama di daerah-daerah, sering kali mengalami keterlambatan. Kepala sekolah dan pengelola pendidikan harus berhadapan dengan tumpukan administrasi dan persyaratan yang berbelit-belit. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru tersedot untuk mengurus formalitas yang tidak produktif.
Tidak jarang, anggaran pendidikan digunakan untuk kegiatan seremonial yang minim manfaat bagi siswa dan guru. Laporan penggunaan dana sering kali hanya sekadar formalitas agar terlihat baik di atas kertas, tetapi kenyataannya di lapangan, fasilitas pendidikan masih minim, gaji guru honorer belum layak, dan kualitas pembelajaran tertinggal dibandingkan negara lain.
Pejabat Korup masih Duduk Manis
Korupsi dalam sektor pendidikan juga menjadi momok tersendiri, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program-program lain kerap kali menjadi ladang bancakan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Ketidaktransparanan pengelolaan dana membuat masyarakat sulit mengawasi ke mana larinya uang negara yang seharusnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi ini adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di level birokrasi pendidikan. Banyak aparatur yang belum memiliki kompetensi memadai dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan program pendidikan yang efektif. Hal ini menyebabkan penggunaan dana sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Selain itu, ketimpangan alokasi anggaran antarwilayah juga menjadi perhatian serius. Daerah terpencil dan tertinggal sering kali mendapatkan porsi yang jauh lebih kecil dibandingkan daerah perkotaan. Padahal, kebutuhan fasilitas dan tenaga pendidik di daerah-daerah tersebut sangat mendesak untuk segera dipenuhi.
Reformasi Birokrasi harus Nyata
Digitalisasi sistem penganggaran dan pelaporan bisa menjadi solusi untuk meminimalisir kebocoran dana serta mempercepat proses pencairan. Sistem berbasis teknologi ini memungkinkan setiap pihak terkait, mulai dari pemerintah pusat hingga masyarakat, dapat memantau langsung penggunaan anggaran secara transparan. Dengan begitu, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalisir.
Namun, penerapan teknologi ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengguna, khususnya di daerah yang masih tertinggal dalam hal literasi digital. Pelatihan dan pendampingan kepada para aparatur pendidikan di daerah sangat diperlukan agar mereka mampu mengoperasikan sistem dengan baik.
Di samping itu, pengawasan yang ketat dan keterlibatan masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran pendidikan menjadi kunci untuk memastikan dana benar-benar dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Pembentukan lembaga pengawas independen yang melibatkan unsur masyarakat, akademisi, dan media massa dapat menjadi langkah strategis untuk mengawasi jalannya pengelolaan anggaran pendidikan.
