Jember_ Penyelenggaraan Festival HAM di Kabupaten Jember, pada tanggal 19 - 21 Nopember 2019 baru lalu menuai protes dari berbagai kalangan. Pasalnya, tema kabupaten Jember sebagai Kabupaten peduli HAM dinilai kurang tepat.
Baca juga : Jempolindo.id
Sebenarnya Kabupaten Jember di bawah kepemimpin dr Faida MMR sedang mengalami banyak masalah, terutama carut marutnya birokrasi.
Sebelum Festival bergengsi itu digelar, Bupati Jember sudah banyak dikritik, yang terbaru permasalahan Kabupaten Jember merupakan satu - satunya kabupaten di Jawa Timur yang tidak mendapat jatah CPNS tahun 2019.
Permasalahan itu memunculkan gelombang protes, hingga desakan dari pegiat sosial agar anggota DPRD Jember menggunakan Hak Interpelasi untuk mempertanyakan masalah yang dianggap telah menghilangkan hak warga Jember untuk mengikuti CPNS.
Hampir seluruh fraksi DPRD Jember telah menyatakat sepakat untuk menggunakan hak interpelasi.Â
Belum lagi masalah penanganan Guru Tidak Tetap (GTT), Bupati Faida telah menerbitkan Surat Penugasan (SP) Â yang justru makin membuat GTT /PTT kian sengsara.
Bukan saja honornya yang hanya 700 ribu, tetapi SP dari bupati membuat GTT harus menjalankan tugas mengajarnya jauh dari rumah tinggalnya.
Begitupun, protes datang dari penyandang difable yang tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan festival itu.Â
Karenanya, festival itu dinilai festival yang hanya bernuansa pencitraan, semata untuk pencitraan dr Faida MMR.Â
Tuduhan itu kian kuat, apalagi Kabupaten Jember akan menyelenggarakan agenda pemilukada tahun 2020.
