Situasi Politik pada Masyarakat Wewewa Utara di Sumba

Tulisan ini sudah saya buat sejak empat tahun lalu tepatnya pada tanggal 13 April 2016.  Di tahun 2020 ini, saya coba mempostingnya pada media kompasiana. 

Ketika membuat tulisan ini pada tahun 2016, saya berharap bahwa tulisan ini bisa memberi sedikit pencerahan kepada masyarakat di tempat saya tinggal, Wewewa Utara. Tentu saja dengan kondisi yang tidak kondusif karena latar belakang SDM masyarakatnya. Di saat itu, tulisan seperti ini mudah dianggap menyinggung pihak tertentu dan tentu saja mudah pula dijadikan sebagai alasan untuk menyerang. 

Karena itu, saya berusaha menulisnya dengan begitu hati-hati agar tidak terkesan menyudutkan pihak tertentu dan memang tidak bermaksud menyerang pihak tertentu.

Pada tahun 2020, saya berpikir bahwa walaupun kelihatannya sederhana saja dan lingkup fokus tulisannya cukup kecil. Saya mau meninggalkan jejak tulisan ini media online agar mudah ditemukan. 

Tujuan saya sederhana saja yaitu ingin meninggalkan jejak online situasi politik di Wewewa Utara agar dapat dijadikan sejarah pembelajaran bagi generasi Wewewa Utara di masa mendatang. 

Di sisi lain juga, tulisan ini mungkin dapat memotivasi orang lain untuk mulai menganalisis dan menulis situasi politik tentang daerahnya dan tentu saja tanpa mengabaikan meramu situasi politik pada skala besar semisal kabupaten, provinsi, atau pun level nasional.

Pada waktu itu, saya mulai menulis dari sini. 

Ini hanya pandangan pribadi karena itu belum tentu benar tetapi tidak juga salah dan tidak bermaksud menyinggung siapapun.*

Politik yang terjadi di Palla setakat kini adalah pendayagunaan kekuasaan, jabatan dan kewenangan baik politis maupun sosial kepada kelompok tertentu atau orang tertentu untuk mendapat keuntungan pada masa sekarang. Janji diumbar dengan iming iming jabatan atau harta benda agar bisa memenangkan pemilihan.

Persoalan yang sering terjadi adalah jika orang tersebut tidak menang atau tidak dipilih oleh orang yang sudah didekati secara pribadi maka iming iming jabatan seperti Kaur, Sekdes dan lain sebagainya tidak akan diberikan bahkan usaha-usaha orang yang diberi janji akan dipersulit sedimikian rupa. Misalnya, akan dipersulit oleh orang yang memegang jabatan tertentu dalam proses penerimaan bantuan sosial dari pemerintah dan juga dibuat sulit dalam proses pengurusan administrasi seperti pengurusan kartu keluarga, surat keterangan miskin dan lain sebagainya. 

Mengatasi persoalan seperti ini memang bukan hal yang mudah. Militansi dibutuhkan untuk mendobrak politik seperti ini. Masyarakat harus kompak dan bersatu sama-sama berjuang.