Pada awal Februari kemarin, lebih tepatnya Senin (o1/o2) lalu. Militer Myanmar telah melakukan kudeta terhadap Pemerintah setempat. Hal ini pun tentunya memiliki latar belakang yang begitu memantik pertikaian di kalangan publik luas. Kudeta ini sejatinya disebabkan oleh tudingan praktek kecurangan yang dilontarkan oleh pihak Militer kepada partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pelaksanaan pemilu November lalu. Atas aksi kudeta ini maka secara sistematis kendali penuh negara ada di tangan Militer dan bahkan ketika aksi ini digaungkan pihak Militer dengan seksama mengumumkan keadaan darurat negara untuk satu tahun kedepan. Di samping itu, ada satu hal yang semakin membuat amarah masyarakat meningkat. Yaitu perkara ditahannya Penasehat Negara, Aung San Suu Kyi beserta Presiden Win Myit.
Selama kurun waktu seminggu ini sudah banyak sekali upaya penekanan yang dipelopori oleh Militer dalam pengambilan hak kekuasaan negara. Seperti pemblokiran internet dan juga pengambilan alih hak tanyangan Televisi. Di samping hal tersebut para jajaran kabinet pun telah digantikan dengan para elite militer. Tentunya dalam kejadian ini membuat seluruh masyarakat Myanmar sangatlah marah dan tidak terima. Maka dari itu, para warga pun pada akhirnya menyuarakan penolakan tersebut melalui aksi demo di pusat kota, memukul panci di jalan, membuat poster, serta mogok bekerja. Aksi ini sejatinya mampu menjadi gambaran nyata atas bentuk penolakan tindakan kudeta yang digaungkan oleh pihak Militer setempat ( Saptoyo, 2021).
Aksi penolakan dengan berbagai macam bentuk tersebut pada dasarnya mampu menjadi boomerang bagi masyarakat sipil sendiri. Mengapa demikian? Karena terbukti sampai detik ini total warga sipil yang ditangkap sudah mencapai angka 150 jiwa. Hal ini pun dinilai mampu merusak dari jalannya  proses kudeta tersebut.
Jika kita meninjau dari nilai sejarah negara Myanmar itu sendiri, memang pada dasarnya harus kita akui bersama terkait begitu melekakatnya unsur kekuatan Militer. Di negara tersebut Militer memiliki porsi yang sangat sekali besar. Bahkan jika di negara-negara lain Militer hanya memiliki dwifungsi perkara keamanan negara saja. Hal itu pun tak berlaku pada Myanmar, di Myanmar Militer memiliki andil yang begitu besar terkait nilai perekonomian negara, politik, hukum, dan juga sosial budaya. Mengapa hal demikian bisa terwujud? Karena Militer adalah Institusi paling kuat dan tangguh selama kurun waktu 50 tahun. Lantas hal ini pun selaras dengan terhimpunnya kekuatan pada seluruh komponen kehidupan yang dipegang penuh oleh pihak Milier.
Militer Myanmar atau yang kita kenal sebagai Tatmadaw pada dasarnya tak pernah rela menyerahkan hak kekuasaan politik negara terhadap pemerintah. Karena hal ini pun terbukti lebih dari satu dekade yang lalu Para petinggi Militer telah merancang skema penyelenggaraan pemilu, meliberalisasi perekonomian, serta transisi menuju nilai demokrasi. Tepat pada 2008 yang lalu, secara garis konstitusi pun Militer memiliki wewenang pada seperempat kursi parlemen (Cahyani, 2021).
Dalam garis realita yang telah dikemukakan di atas mampu kita definisikan dengan seksama terkait bagaimana pemerintah haruslah bertekuk lutut terhadap kekuatan Militer. Ya, memang hal ini pun sejatinya adalah sebuah perkara yang sedikit menggelitik. Bagaimana mungkin yang pada hakikatnya Militer berada di bawah naungan pemerintahan pusat. Akan tetapi hal ini justru malah sebaliknya. Dalam aksi kudeta ini tentu begitu banyak kecaman yang telah dilontarkan oleh berbagai macam pihak. Mulai dari lembaga PBB, ASEAN, dan bahkan dari negara-negara lainnya. Baik di kawasan Asia itu sendiri ataupun di luar Asia.
Tentunya secara konsep kenegaraan dan nilai sejarah kita dituntut untuk memahami akan kondisi yang ada, bahkan aksi kudeta ini bukanlah untuk yang pertama kalinya terjadi, melainkan untuk yang kesekian kalinya. Hal ini bisa menjadi bukti nyata sejak aksi kudeta pada awal-awal kemerdekaan Myanmar atas kolonial Inggris sampai detik ini, maka artinya secara tidak langsung kondisi pemerintah serta Militer pun masih sama. Antara kedua belah pihak tersebut memiliki pertentangan nilai yang sangat sekali besar dan sulit untuk dileraikan. Dicampur rasa kecemburuan hati dan juga selalu saling menilai negatif antar keduanya. Dengan ini pula yang semakin membuat memanas hubungan antara kedua pihak tersebut. Lantas, bagaimana cara untuk menyelesaikan polemik ini? Ialah dibutuhkannya pihak ketiga sebagai pihak pelantara guna melakukan langkah mediasi, dalam hal ini bisa kita andalkan pihak lembaga besar seperti ASEAN dan juga PBB.
Gambar 1.Gambar pada salah satu artikel di cnnindonesia.com. Sumber:cnnindonesia.com (n.d). Surat Kabar Online cnnindonesia.com. Diakses melalui https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210201133452-106-600851/kudeta-dan-darurat-militer-di-myanmar-wni-diminta-waspada
Saptoyo, R. A. (2021, Februari 7). Militer Myanmar Kembali Blokir Akses Internet di Tengah Aksi Anti-Kudeta. Retrieved Februari 9, 2021, from KOMPAS.com: https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/07/185800865/militer-myanmar-kembali-blokir-akses-internet-di-tengah-aksi-anti-kudeta?page=all
Cahyani, I. N. (2021, Februari 7). Analis Sebut Kudeta Myanmar karena Ambisi Pribadi Panglima Militer yang Merasa Hilang Rasa Hormat. Retrieved Februari 9, 2021, from Tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/internasional/2021/02/07/analis-sebut-kudeta-myanmar-karena-ambisi-pribadi-panglima-militer-yang-merasa-hilang-rasa-hormat?page=3
.
