Natuna Beserta Problemnya

Fenomena yang kini terjadi pada dasarnya merupakan fenomena yang tidak biasa pada umumnya---pasalnya insiden ini sontak secara tiba-tiba mengejutkan publik secara diam-diam setelah Menteri Susi yang dikenal tegas dalam menjaga kedaulatan laut lengser dari jabatannya yang mengakibatkan isu hangat soal Natuna kini menepi ke daratan. 

Seperti yang dibincangkan Guru Besar UI Hikmahanto Juwana belakangan ini sebagaimana dilansir Kompas.com  ia  mengungkapkan kembalinya China berulah di Natuna salah satunya karena ingin menguji menteri terkait di kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi). "China mau ngetes, sejauh mana ketegasan dan kekompakan menteri-menteri baru Jokowi dalam mengelola masalah di laut China Selatan. Kalau soal sengketa dengan China, yang terdekat terjadi di tahun 2016," Ungkapnya, Minggu (5/1) 

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah China dengan caranya sendiri, seperti pasukan bala tentaranya beserta kapal perangnya parkir di daerah ZEE Indonesia. Ada asumsi yang menyebutkan bahwa kasus ini dianggap sebagai upaya pengalihan isu Uyghur ke masalah lain agar konsentrasi publik terbagi-bagi. 

Upaya ini diyakini sebagai salah satu upaya terbaik untuk mempropagandakan Natuna mesti dijadikan prioritas utama; karenanya menyangkut soal kedaulatan sebuah negara tidak kalah menarik dengan isu HAM yang selalu disoroti serius oleh berbagai pihak, seperti diungkap Pakar Politik Luar Negri Cina asal Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Rachmat Yuliantoro kepada Kumparan (6/1)

Isu yang dikonsumsi publik secara berbarengan menyangkut Uyghur adalah personal pelanggaran HAM. Sedangkan isu yang hari ini dipertontonkan kepada khalayak publik soal Natuna yang erat kaitannya dengan kedaulatan sebuah negara. Sehingga dipandang cocok untuk peleburan satu isu menggunakan isu lainnya---pasalnya kedua isu ini; HAM dan Kedaulatan sebuah negara mempunyai bagian yang sangat sakral di wajah publik.

Terlepas dari kepentingan teritori hingga permasalahan bisnis yang secara tidak langsung disematkan secara silent oleh para pemangku kebijakan---yang jelas konsentrasi sebuah negara dalam mengatur sebuah tatanan ekonomi dan bisnis diperlukan sebuah keseimbangan secara kontinu antara aspek keamanan dan kedaulatan sebuah negara.

TNI Siaga; Mungkinkah Perang Terjadi?

Gonjang-ganjing konflik di perairan Natuna memberikan dampak serius bagi semua kalangan, salah satunya Tentara Nasional Indonesia tengah menjaga Perairan Natuna secara serius---sesekali pemangku kebijakan di tubuh TNI siap siaga secara intensif menyiapkan dan menambah armada dikirim secara berkala ke perairan Natuna. 

Pengiriman armada yang hari ini terparkir di daerah perairan Natuna dipicu atas sikap arogan pemerintah China yang menginstruksikan balai tentaranya parkir di daerah Perairan Natuna sebagai pengamanan liar untuk nelayan China yang beroperasi di daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Sikap Siaga nan tegas yang tengah dilakukan TNI merupakan langkah kongkret yang diambil sebagai upaya pengamanan batas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta ZEE nya yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah tidak terhingga. 

Sikap TNI ini boleh jadi jika diterjemahkan secara kongkret adalah upaya perlawanan yang tegas---dan mungkin jika diinstruksikan untuk berperang mengangkat senjata, mereka tidak akan pernah memikirkan kembali instruksi tersebut.