Mohon tunggu...
M Fajarun Amin
M Fajarun Amin Mohon Tunggu... Penulis - Hanya Manusia

Menginginkan Indonesia Raya Lahir Batin selamanya.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Arah Baru Wajah Indonesia

28 Juni 2019   09:45 Diperbarui: 30 Juni 2019   14:23 81
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pesatnya pertumbuhan fasilitas kesehatan swasta di kota-kota besar dan insentif yang belum memadai menyebabkan disinsentif bagi SDM kesehatan untuk bekerja di DTPK dan wilayah timur. Kekurangan tenaga di fasyankes menyebabkan terjadinya multi-tasking dan task-shifting baik di puskesmas maupun rumah sakit, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Indonesia juga dihadapkan pada masalah kualitas tenaga maupun institusi pendidikan kesehatannya. Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan (alkes) juga menjadi tantangan utama di beberapa daerah, terutama di DTPK. 

Lemahnya tata kelola dan sistem pengadaan serta kinerja pengawasan obat dan makanan menyumbang pada belum optimalnya pemenuhan ketersediaan farmasi dan alkes di seluruh wilayah. Selain itu, penggunaan obat rasional masih menjadi isu utama.

Pemenuhan produk farmasi dan alkes juga dihadapkan pada belum mandirinya produksi farmasi dan alkes dalam negeri. Dalam hal pelayanan kesehatan, masih banyak puskesmas dan rumah sakit yang belum memenuhi standar. 

Jumlah dan distribusi fasyankes terutama fasyankes sekunder dan tersier masih timpang antarwilayah, terutama dalam hal kualitas pelayanan. Sistem rujukan yang ada saat ini juga belum maksimal untuk mempercepat pelayanan kesehatan.

Dalam hal pembiayaan, pembiayaan kesehatan saat ini bias pada UKP. Pembiayaan UKM yang merupakan upaya promotif dan preventif belum optimal. Disisi lain, kapasitas fiskal daerah terbatas untuk membiayai seluruh upaya kesehatan. 

Kelangsungan pelaksanaan JKN juga masih menjadi tantangan utama, terutama isu Dalam hal pembiayaan, pembiayaan kesehatan saat ini bias pada UKP. Pembiayaan UKM yang merupakan upaya promotif dan preventif belum optimal. 

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah terbatas untuk membiayai seluruh upaya kesehatan. Kelangsungan pelaksanaan JKN juga masih menjadi tantangan utama, terutama isu defisit yang semakin besar. 

Untuk itu, diperlukan penggalian sumber-sumber pembiayaan baru untuk mengatasi eskalasi kebutuhan biaya kesehatan, terutama dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, tata kelola pembangunan kesehatan belum berjalan optimal dan sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi.

defisit yang semakin besar. Untuk itu, diperlukan penggalian sumber-sumber pembiayaan baru untuk mengatasi eskalasi kebutuhan biaya kesehatan, terutama dengan semakin meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, tata kelola pembangunan kesehatan belum berjalan optimal dan sistem informasi kesehatan masih terfragmentasi. Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, rekomendasi kebijakan periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.

BERDASARKAN ISU -- ISU STRATEGIS TERSEBUT, REKOMENDASI KEBIJAKAN KESEHATAN PERIODE 2020 -- 2024 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun