Menjelang hari raya, kabar tentang kelompok-kelompok tertentu yang meminta "jatah" Tunjangan Hari Raya (THR) ke berbagai perusahaan kembali ramai diperbincangkan. Namun, bagi pelaku industri, fenomena ini bukanlah sesuatu yang hanya terjadi setahun sekali.
Pemerasan berkedok ormas atau kelompok tertentu telah menjadi masalah yang terus menghantui dunia usaha di berbagai daerah di Indonesia.
Saya sendiri telah mengalaminya secara langsung ketika masih aktif dalam pengembangan jaringan di sebuah bank nasional. Di banyak tempat, proses sederhana seperti menurunkan barang dari ekspedisi bisa berubah menjadi mimpi buruk.
Tanpa seizin kelompok tertentu, barang tidak boleh diturunkan, dan sebagai gantinya, mereka meminta "biaya operasional" yang nilainya tidak sedikit. Masalahnya semakin pelik ketika tindakan ini justru mendapat backing dari oknum aparat yang seharusnya melindungi para pelaku usaha.
Salah satu pengalaman yang masih membekas adalah ketika saya harus mengawasi pengiriman perangkat ke sebuah kantor cabang baru di daerah. Sesampainya di lokasi, ekspedisi yang membawa perangkat tersebut diberhentikan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat setempat.
Mereka dengan tegas menyatakan bahwa barang tersebut hanya boleh diturunkan oleh mereka, dengan tarif yang sudah mereka tentukan. Tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi---hanya kepatuhan atau masalah.
Dalam situasi seperti itu, saya dihadapkan pada dilema: membayar "uang jasa" agar pekerjaan bisa berjalan, atau bersikeras menolak dengan risiko proyek mengalami keterlambatan dan gangguan operasional.
Lebih mengejutkan lagi, saat saya mencoba mencari bantuan dari pihak berwenang, respons yang saya terima justru mengecewakan. Saya diberi saran untuk "berkoordinasi" dengan mereka dan mengikuti aturan yang sudah ada, seakan praktik ini merupakan bagian dari prosedur standar. Inilah kenyataan pahit yang dihadapi banyak pengusaha di negeri ini.
Sebuah Lingkaran Setan yang Sulit Diputus
Kenapa praktik ini terus berlanjut? Jawabannya terletak pada sistem yang sudah terbentuk bertahun-tahun, di mana dunia usaha merasa tidak punya pilihan lain selain mengikuti "aturan main" yang ada.
Banyak pengusaha yang enggan atau takut melapor karena mereka tahu bahwa sistem hukum masih belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Dalam beberapa kasus, justru aparat yang seharusnya menindak malah menjadi bagian dari masalah.
Ketiadaan perlindungan bagi pelaku usaha membuat mereka memilih jalan yang lebih "aman" dengan membayar pungutan tersebut daripada menghadapi risiko gangguan operasional atau intimidasi yang bisa berdampak lebih besar.
Keengganan melapor ini semakin memperkuat posisi para pemeras yang merasa kebal hukum dan bebas melakukan praktiknya tanpa takut konsekuensi.
Selain itu, kelompok-kelompok ini sering kali beroperasi dengan celupan "legalitas" dalam bentuk organisasi masyarakat (ormas). Mereka membawa narasi bahwa pungutan ini adalah bentuk kontribusi bagi komunitas setempat, pengamanan lingkungan, atau bantuan tenaga kerja lokal.
