Gagasan keenam adalah menambahkan sumber energi terbarukan ke jaringan listrik.
Sektor energi Indonesia sedang berjuang bahkan sebelum pandemi global melanda. Produksi minyak dan gas alam telah menurun sampai-sampai negara tersebut, yang pernah menjadi anggota OPEC, menjadi pengimpor minyak netto dan akan segera menjadi pengimpor netto gas alam. Turunnya permintaan yang disebabkan oleh pandemi hanya menambah kesengsaraan sektor ini.
Seiring dengan upaya untuk menciptakan efisiensi dalam industri minyak dan gas alam dan mendukung pertumbuhannya, Indonesia harus beralih ke sumber daya yang sebagian besar belum dimanfaatkan: energi terbarukan. Secara tradisional, negara berfokus pada pembangunan pembangkit listrik dengan biaya terendah, dan akibatnya, 60 persen pembangkitnya dijalankan dengan batu bara dan 22 persen oleh gas alam. Potensi energi terbarukan negara ini nyaris tidak tersentuh.
McKinsey memperkirakan bahwa Indonesia hanya menangkap sekitar 2 persen potensi energi dari sumber energi panas bumi, matahari, angin, hidro, dan biomassa, dan sebagian besar berasal dari bendungan pembangkit listrik tenaga air. Sebelum pandemi melanda, pemerintah telah mengumumkan target ambisius untuk memproduksi 23 persen kebutuhan listrik negara dari sumber daya terbarukan, naik dari 12 persen pada 2019.Â
Tujuan ini tidak boleh diabaikan. Filipina sudah memproduksi 29 persen kebutuhan listriknya dengan energi terbarukan. Memastikan regulasi yang efektif, efisien dan menawarkan insentif untuk investasi adalah beberapa di antara langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini.
Seiring dengan upaya negara untuk mengurangi ketergantungannya pada impor energi, langkah yang sering diabaikan adalah mendorong adopsi kendaraan listrik. Analisis McKinsey menunjukkan bahwa impor bahan bakar dapat dipotong sebesar $ 100 juta setahun untuk setiap satu juta mobil listrik di jalan-jalan negara. Selain itu, pergeseran ini akan memberikan manfaat yang jelas bagi lingkungan.
Di Indonesia, diperkirakan kendaraan listrik roda dua akan mendominasi pasar. Pada tahun 2030, hanya kurang dari empat juta kendaraan listrik roda dua dan tiga di jalan-jalan Indonesia, dibandingkan dengan sekitar 1,6 juta kendaraan roda empat. Upaya harus dilakukan untuk mendorong transisi ini melalui insentif bagi pembeli dan produsen, serta dukungan untuk upaya R&D.
Gagasan ketujuh adalah menghadirkan teknologi modern ke dalam bisnis kecil.
Upaya untuk mendorong perekonomian Indonesia harus menjangkau bisnis terkecil, di mana adopsi teknologi modern yang lebih cepat dapat memberikan manfaat yang cukup besar. Di seluruh negeri, sekitar 63 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang sekitar 60 persen dari PDB dan hampir semua lapangan kerja negara, sebesar 97 persen.
Bisnis penting ini sangat dirugikan oleh pandemi. Sebuah survei oleh Kementerian Dalam Negeri Indonesia menyimpulkan bahwa mereka bersama-sama kehilangan pendapatan lebih dari Rp 1,5 trilyun karena pandemi, kebanyakan di daerah-daerah di luar Jakarta. Toko pakaian kecil, tukang cukur dan penata rambut, restoran, kafe, bar, dan toko makanan sangat dirugikan.
Untuk menarik UMKM keluar dari masalah mereka, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memungkinkan mereka mengadopsi teknologi modern yang dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar mereka. McKinsey memperkirakan bahwa upaya digitalisasi dapat menghasilkan tambahan output ekonomi sekitar $ 140 miliar (+/- Rp 2.100 trilyun). Keuntungan tersebut sebagian besar berasal dari penjualan tambahan yang dapat dihasilkan melalui perdagangan online dan peningkatan produktivitas sebesar 10 hingga 20 persen yang sama dengan pengoptimalan operasional.
Sudah banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan terobosan. Romlah, sebuah perusahaan makanan ringan Betawi, meningkatkan pendapatan tahunannya dari $ 850 (+/-Rp 12.750.000,-) menjadi $ 105.000 (+/-Rp 1,575 milyar) setelah bekerja sama dengan spesialis e-commerce Tokopedia dan Bukalapak dan layanan pesan-antar makanan GoFood. Pemimpin lainnya, Om Botak, menjual buku, payung, dan jas hujan serta meningkatkan pendapatan tahunan menjadi $ 140.000 (+/-Rp 2,1 milyar) setelah membuka toko online pada tahun 2011. Rata-rata, ia menerima lebih dari 450 pesanan sehari.
Akan tetapi perusahaan semacam itu masih langka di Indonesia. Hanya sekitar 0,1 persen UMKM yang mulai mengadopsi alat digital, dibandingkan dengan standar global 1 hingga 2 persen.
Berbagai langkah dapat dilakukan untuk membantu UMKM Indonesia mendapatkan manfaat dari teknologi baru dengan lebih cepat. Pemerintah dan penyedia layanan e-commerce, misalnya, dapat bekerja sama untuk memberikan pelatihan dalam teknologi ini bagi pemilik bisnis dan anggota staf mereka.
Gagasan kedelapan adalah mempercepat adopsi ID digital untuk ekonomi inklusif.
Dalam menciptakan ekonomi yang modern dan inklusif, Indonesia kehilangan bagian penting dari ID digital untuk individu. Sekitar 20 juta orang Indonesia, kira-kira 8 persen dari populasi, tidak memiliki identifikasi yang dapat membuka akses ke rekening keuangan formal, tunjangan pemerintah, peluang pendidikan, dan layanan lain yang membutuhkan kredensial yang kredibel.
Meskipun prioritas tetap untuk menyediakan dokumen identifikasi tradisional kepada seluruh populasi, upaya ini harus dilengkapi dengan gerakan menuju pembuatan sistem ID digital universal. Tidak seperti ID kertas, ID digital dapat diautentikasi dari jarak jauh, memberikan kemudahan dan keamanan untuk transaksi keuangan dan layanan lainnya. Dengan pengamanan yang tepat, ID digital membantu mengurangi penipuan, melindungi hak-hak individu, dan meningkatkan transparansi, selain kenyamanan karena tidak perlu membawa banyak ID kertas.
Bank Dunia memperkirakan bahwa ID digital dapat membuka akses ke rekening bank formal untuk lebih dari 1,7 miliar orang di seluruh dunia, termasuk sekitar 115 juta orang Indonesia. Selain itu, di Indonesia, ID digital dapat membebaskan sekitar 110 miliar jam kerja setiap tahun melalui penggunaan layanan pemerintah online yang lebih mudah.Â
Institut Global McKinsey juga menemukan bahwa di pasar negara berkembang, ID digital dapat menciptakan nilai yang setara dengan sekitar 3 hingga 13 persen dari PDB pada tahun 2030, dengan sekitar setengah dari manfaat ini langsung diberikan kepada individu. Bagi Indonesia, ini sama dengan menambahkan antara $ 30 miliar dan $ 130 miliar untuk perekonomian.
Di Indonesia, pemimpin publik dan swasta dapat bekerja sama untuk mengeksplorasi pedoman kebijakan dan pengamanan untuk program ID digital. Komponen penting, berdasarkan pengalaman di tempat lain, adalah bahwa identitas harus dapat diverifikasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, unik untuk setiap individu, bersifat sukarela, dan melindungi privasi.
India memberikan contoh manfaat potensial. Pada tahun 2009 pemerintah meluncurkan Aadhaar, nomor identitas 12 digit yang unik untuk setiap individu. Layanan gratis ini menggabungkan informasi demografis, seperti tanggal lahir dan alamat, dengan informasi biometrik, seperti sidik jari, foto, dan pemindaian iris mata.Â
Pada 2019, lebih dari 1,2 miliar identifikasi Aadhaar telah dihasilkan. Dan dengan diterima sebagai identifikasi yang valid untuk peraturan perbankan yang "mengenal-pelanggan-Anda", sistem tersebut telah membantu membawa puluhan juta orang ke dalam sistem keuangan formal. Namun, pelanggaran keamanan dalam sistem yang dilaporkan pada tahun 2018 hanya menggarisbawahi perlunya perlindungan yang ditingkatkan untuk membangun kepercayaan dalam program-program ini.
Bersambung.....
Penulis,
Merza Gamal
Author of Change Management & Cultural Transformation
Former AVP Corporate Culture at Biggest Bank Syariah
