Mohon tunggu...
Meitha Horan
Meitha Horan Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

DPR Panggil Idrus ke Senayan Mengenai Gizi Buruk Suku Asmat

30 Januari 2018   20:25 Diperbarui: 30 Januari 2018   20:57 486
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Gizi buruk yang menimpa masyarakat Suku Asmat menjadi beban bagi pemerintah karena pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang tidak maksimal, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan. Menteri Kesehatan Nila Djoewita telah mengamati kondisi anak-anak yang menjadi pasien gizi buruk. Di salah satu Rumah Sakit, RSUD Agats, Nila melihat kondisi anak-anak yang memprihatinkan.

Penyebab dari gizi buruk ini diduga adalah karena adanya cacing pita dalam perut buncit anak-anak tersebut. Tentunya hal ini harus ditangani lebih lanjut karena sangat berbahaya. Pengobatan ini harus dilakukan secara perlahan karena pengobatan ini tidak dapat dilakukan sembarangan.

Kementerian Kesehatan telah memeriksa 12.398 anak sejak September 2017 sampai 25 Januari 2018. Selain itu, ada 646 anak yang juga menderita campak.

Mengenai dana Otsus, sebenarnya Papua memiliki dana Otsus yang lumayan besar yang mencapai Rp. 5,5 Triliun ditambah dari infrastruktur Rp. 2,4T. Akan tetapi, tidak ada perkembangan baik bagi kondisi Papua.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, akan mengundang rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Idrus Marham terkait kejadian gizi buruk yang dialami suku Asmat, Papua. Selain itu, Fahri juga akan mengundang beberapa menteri untuk memberi tanggapan dalam rapat koordinasi yang akan di selenggarakan. 

Menurutnya, rapat koordinasi tersebut kemungkinan akan dipimpin langsung oleh Fadli Zon yang juga menjabat wakil ketua DPR RI. Mensos, Menkes, MenPUPR, Menteri Pendidikan pun juga diundang. Kemungkinan, Pak Fadli juga akan memimpin sebagai pengawas Otsus.

Melalui hal ini, Ketua DPR RI menyarankan agar semua pihak baik dewan maupun pemerintah melakukan pengkajian ulang dalam menentukan langkah konkrit untuk Papua yang lebih baik dengan dana Otsus.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun