Mohon tunggu...
Media Mata Pers Indonesia
Media Mata Pers Indonesia Mohon Tunggu... MEDIA MATA PERS INDONESIA

Mengulas Fakta Membuka Mata

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Over Budgeting KS-NIK, Dewan Serukan Audit Independen

24 Oktober 2019   01:26 Diperbarui: 24 Oktober 2019   01:41 0 0 0 Mohon Tunggu...
Over Budgeting KS-NIK, Dewan Serukan Audit Independen
dok. pribadi

Kota Bekasi-Radio Suara Bekasi(RSB) yang beralamat di Jalan Candi Prambanan Pengasinan Rawalumbu Kota Bekasi mengadakan acara diskusi bersama dengan tema "KS-NIK Bermasalah, Audit atau Angket DPRD?".

Tema yang memang sedang menjadi topik pembicaraan hangat dikalangan akademisi maupun masyarakat karena menjadi salah satu penyebab defisitnya keuangan daerah Kota Bekasi. 

Defisit yang disebabkan oleh over budgeting dan tidak adanya kejelasan jumlah biaya yang terpakai saat berobat ke Rumah Sakit maupun Puskesmas bagi para pengguna Kartu Sehat tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak sehingga menimbulkan dugaan-dugaan adanya mark-up maupun penyelewengan anggaran.

dok. pribadi
dok. pribadi
Atas hal-hal tersebut timbulah ide agar KS-NIK diaudit bahkan mendorong para anggota DPRD Kota Bekasi untuk menggunakan hak angket demi sebuah transparansi penggunaan kas daerah yang tepat guna.

Aktifis sekaligus pengamat anggaran yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center For Bugdet Analysis Ucok Sky Khadafi yang hadir sebagai narasumber mengatakan, "bahwa audit untuk transparansi over budgeting KS-NIK selayaknya memakai audit independen dengan jenis audit investigasi, Ia mendukung agar audit ini cepat dilakukan sehingga bila ditemukan kebocoran dan salah tata kelola bisa cepat diatasi", katanya.

dok. pribadi
dok. pribadi
Berbeda dengan Ucok Sky Khadafi, Anggota Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi menyatakan keheranan nya dan mempertanyakan kenapa program baik ini tidak didukung dengan transparansi biaya yang bisa diketahui para penggunanya.

Setiap pasien yang berobat dengan menggunakan KS tak pernah dikasih rincian biaya yang terpakai, tak seperti pengguna BPJS dimana ada rincian biaya yang diberikan kepada setiap pasien pengguna BPJS Kesehatan, ini yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan dugaan bahwa bisa saja ada oknum yang melakukan mark-up maupun korupsi. "Untuk menjawab pertanyaan dan menghapus dugaan-dugaan tersebut, audit independen adalah solusi yang tepat digunakan", Ungkapnya.

"Intergrasi itu dilakukan setelah adanya audit dan bicara angket itu bicara kalau memang terjadi kebuntuan dan Saya pikir ini belum buntu, jadi terlalu jauhlah kalau kita bicara angket dan Saya terus terang menjadi tak percaya kalau kas daerah itu defisit, salah satu contohnya adalah pembangunan gedung vertikal tetap dilakukan, jadi tidak ada alasan untuk Pemkot Bekasi tidak mengadakan audit independen bagi KS", tegas Nicodemus Godjang.

Acara diskusi ini berlangsung sekitar 3 jam juga dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Pengamat Kebijakan IBM Kota Bekasi Hamludin dan anggota Fraksi PAN yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi Hj Evi  Mafriningsianty.(Mac)