Bekasi - Acara yang diawali dengan do'a bersama, serta menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Laporan Ketua Panitia, Erna Setiyawati, SE., S.Ag.Kes- yang juga Pimpinan Daun Mas, berlanjut dengan Dialog Interaktif bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI., Dr. dr. Ina Rosalina. Sp.A (K), M. Kes., MH.Kes. yang pada sebelumnya telah diawali oleh Kasubdit Yankestrad Integrasi Kemenkes RI., Dr. Gita Swisari, MKM., di Hotel Amarossa Grande Bekasi. dengan tema "Harmonisasi PP 103 Tahun 2014" Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia.(27/12/2018)
Bertindak sebagai moderator Dr. Inggrid Tania, M.Si. Herbal, memandu diskusi yang berlangsung dinamis, berharap ke depan dapat ditemukan solusi yang dapat memberikan ruang yang luas terhadap kiprah para praktisi pengobat tradisional Indonesia. didukung oleh Daun Mas, Mahkota Dewa Indonesia dan Vermindo Internasional serta Martina Berto.
Sebelum Kasubdit Yankestrad Integrasi Kemenkes RI., Dr. Gita Swisari, MKM., dan Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional Kementerian Kesehatan RI., Dr. dr. Ina Rosalina. Sp.A (K), M. Kes., MH.Kes. melakukan dialog interaktif dengan 60 peserta yang hadir, diantaranya para dokter dan para wakil organisasi profesi pengobatan tradisional Indonesia, terlebih dahulu membacakan "Masukan Orpro Tentang PP 103 Tahun 2014 - Pelayanan Kesehatan Tradisional Indonesia".
1. Sumber Daya Manusia (Pasal 30 Ayat 3): penyehat tradisional yang merupakan tenaga kesehatan harus melepaskan profesinya sebagai tenaga kesehatan. Tidak setuju apabila gelar keilmuan kedokteran dilepaskan, ketika menerapkan pengobatan tradisional, karena dalam memberikan obat tradisional, disamping pengobatan konvensional, dokter berperan sebagai tenaga kesehatan tradisional integratif.
Obat tradisional digunakan dalam upaya promotif, preventif dan rehabilitatif, disamping obat konvensional, sebagai bentuk pelayanan kesehatan yang komprehensif, sekaligus melestarikan budaya bangsa.
2. Sumber Daya Manusia (Pasal 31 Ayat 2) : tenaga kesehatan tradisional adalah tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah D3.
Sulit dipenuhi sebelum tahun 2020, karena keterbatasan jumlah penyelenggara dan kuota pendidikan formal D3, misalnya untuk akupunktur hanya ada dua penyelenggara pendidikan D3 terakreditasi, yaitu: Poltekes Solo dan Malang, dengan kapasitas @ 100 orang/tahun, maka hanya dapat meluluskan 200 orang/tahun, sementara akupunkturis berjumlah ribuan.
Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan, agar penyelenggaraan pendidikan non-formal terakreditasi dibuat kesetaraannya dengan pendidikan formal D3, karena saat ini banyak (misalnya kursus akupunktur berjumlah ratusan dan telah menghasilkan ribuan akupunkturis profesional), lembaga tersebut telah terdaftar di Kemendikbud dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Pendidikan non-formal tersebut, dalam menyelenggarakan pendidikan dan ujian kompetensi berstandar khusus yang ditentukan atas kerja sama dengan Kemendikbud, sehingga hasilnya dapat dipertanggung-jawabkan. Pasal 36 Ayat 2 mendukung hal ini.
Diusulkan, agar praktisi senior/berpengalaman luas yang terkena dampak peraturan diberi kesempatan untuk tetap bermanfaat, misalnya dengan mendapatkan gelar khusus atau penyetaraan pendidikan masa lalu yang diperoleh melalui kursus, seminar dan pengalaman sebagai praktisi, serta dapat menjadi dosen luar biasa di institusi pendidikan formal.
