Tengok saja, bagaimana banyak guru harus kehilangan kesempatan berharga. Para guru honorer misalnya, alias guru tidak tetap (GTT), selama ini masih dihadapkan dilema karena kesejahteraan yang masih rendah. Guru honorer di sekolah negeri atau lembaga pendidikan milik pemerintah, juga masih kesulitan akses yang sepenuhnya bisa menunjang kinerjanya.
Sebut saja Eri Fatmawati (34), guru SDN Tegalsari 2 Kepanjen Kabupaten Malang, harus menerima honor tidak lebih dari Rp 500 ribu/bulan saja. Honor resminya sebenarnya hanya Rp 250 ribu/bulan, namun namun ditambah karena banyak tugas tambahan yang harus dipenuhinya.
Sehari-hari, Eri Fatmawati menjadi Guru Kelas 1 merangkap wali kelas. Tetapi, ia juga diberi jam mengajar mapel Bahasa Inggris untuk semua kelas. Ia mengajar kelas 1 setiap hari, mulai pagi sampai jam 10, setelah mengajar di kelas lain.
Sebagai guru honorer muda, Eri Fatmawati tetap memimpikan jenjang karir dan lebih berkembang keprofesiannya. Ia masih ingin bisa kuliah lagi, namun harus memikirkan kendala biayanya. Honor sebesar Rp 500 ribu/bulan belum sepenuhnya cukup untuk mewujudkan keinginannya.
Mimpi kuliah lagi ini, bukan tanpa alasan. Ini karen ia hanya lulusan S1 Bahasa Jerman, sehingga mengajarnya belum linier sesuai sesuai kualifikasi yang diharuskan. Kondisi ini akhirnya menyulitkan, karena ia belum bisa diakui dalam dapodik (data pokok pendidikan). Akibatnya, kesempatan mengikuti program pemerintah belum bisa diikutinya. Â
Sementara, Eri Fatmawati mengaku hanya pasrah menunggu bantuan beasiswa dari pemerintah untuk bisa kuliah penyetaraan S1 PGSD agar bisa linear. Akan tetapi, kondisi ini juga tak lantas membuatnya putus asa dan lebih menikmati tugasnya menjadi pendidik.
Ia menyatakan, yang penting bisa mengajar serius ke anak-anak dan memberi pelayanan ke masyarakat yang komunikatif. Apalagi, siswa di tempat mengajarnya kebanyakan dari keluarga kurang mampu, dan pendidikan orang tuanya rendah.
"Butuh kesabaran dan ketelatenan yang lebih memang. Ya, anggap saja ibadah, bukan kerja," akunya.
Lain halnya, Ike Devi Isnaeni (35), guru di SDN Panggungrejo 1 Kepanjen. Ia menjadi guru honorer dengan masa kerja lebih lama, sejak Oktober 2005. Honor yang didapatkannya dari mengajar memang bisa sedikit lebih banyak, bergantung berapa kali masuk kerja dalam sepekan dan lama mengabdi sebagai guru.
Pengabdian Ike Devi menjadi pendidik tak diragukan dan patut diapresiasi. Karuan saja, ia sudah berpindah tempat mengajar hingga empat SDN dari tiga kecamatan berbeda. Ia bahkan mulai mengajar sejak lulus SMEA di SDN pinggiran, dan menjadi guru sukwan selepas lulus D2 PGSD.
Dibanding Eri Fatmawati, ia lebih beruntung karena bisa mendapatkan bantuan insentif GTT/PTT dari pemkab Malang setahun sekali. Ia sudah masuk database honorer dan dapodik, sehingga lebih berkesempatan mendapatkan peningkatan kompetensi dan keprofesian.
Akan tetapi, Eri Fatmawati dan Ike Devi, keduanya masih terganjal kesempatannya mengikuti program Sertifikasi Guru. Ini karena hingga kini, pengabdian mereka masih sebatas diakui di satuan pendidikan masing-masing. SK pengangkatan kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian dari pemerintah tak kunjung didapatkan meski sudah mengajar puluhan tahun.
Kini, para guru honorer sangat menggantungkan harapannya bisa diangkat melalui program rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) oleh pemerintah. Akan tetapi, mereka masih dibayangi harap-harap cemas karena persaingan seleksi yang dipersyaratkan.
