Telah berakhir masa jabatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) meminta kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) agar memiliki perhatian besar terhadap keberadaan KPID. Membentuk tim penyeleksi bukan melakukan pembiaran kekosongan pengurus di KPID karena masa baktinya telah habis.
Ahmad Mudabir, S.H. selaku Advokat LKBH sangat berharap seleksi KPID dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu, sehingga sebelum berakhir masa penugasan KPID saat ini sudah terpilih anggota KPID untuk periode selanjutnya, mengingat keberadaan lembaga KPID sangat penting, dan merupakan amanat dari Undang-Undang (UU). Sambungnya kepada Media Aspirasi.
Jabir menjelaskan tugas dan fungsi KPID sangat vital, karena menyangkut pengawasan penyiaran kepada publik. Selain itu, ada tugas lain KPID terkait pemberian rekomendasi perpanjangan izin penyiaran dan literasi media untuk masyarakat.
"Literasi ini menjadi catatan utama karena KPID berkewajiban memberikan pemahaman kepada masyarakat, dan mampu memilih dan memanfaatkan media dengan baik dan benar. Dan proses literasi itu harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak boleh berhenti." Tegasnya.
Jabir melanjutkan, apalagi dalam waktu dekat ini kita akan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 di 19 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Lanjut dia.
"Pengawasan kampanye di media penyiaran merupakan tugas KPID, dan hal ini tidak boleh dibiarkan lepas begitu saja. Jangan sampai media dimanfaatkan secara berlebihan oleh salah satu peserta Pilkada." Imbuhnya.
Jabir mendesak agar DPRD Jatim Komisi I segera melaksanakan tahapan terkait seleksi komisioner KPID yang baru, karena masa jabatan Komisioner yang lama telah habis. Pungkasnya penuh harap.
