Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak, Demokrat Kubu AHY Bersorak

Kisruh Partai Demokrat yang panjang dan melelahkan banyak pihak, akhirnya terjawab sudah. Setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, melakukan penelitian atas berbagai dokumen yang diajukan oleh Demokrat pimpinan Moeldoko, dan mendapati bahwa masih terdapat beberapa berkas yang belum terpenuhi seperti, belum ada DPD dan DPC, tidak ada mandat dari DPD dan DPC, dan pemerintah masih memandang, menerima, dan mengakui kepengurusan Demokrat kubu AHY sebagai hasil kongres partai tahun 2020 maka, diputuskan bahwa kepengurusan Demokrat pimpinan Moledoko yang adalah hasil dari Kongres Luar Biasa yang berlangsung di Deli Serdang-Sumatera Utara, tidak sah. 

Mendapatkan hasil keputusan demikian, Demokrat kubu AHY yang jauh sebelumnya tidak tenang dan terus gelisah karena berbagai opini yang entah lahir dari hasil olah pikir mereka sendiri, maupun yang digorengkan dan disuguhkan oleh pihak lain kepada mereka, serentak bersorak kegirangan. Gemuruh tepuk tangan dan berbagai aksi luapan kegembiraan lain dari kader dan simpatisan memenuhi kantor DPP Demokrat yang berada di jalan Proklamasi, Jakarta Pusat itu. 

Hidup AHY! Demokrat Siap! Seru mereka. AHY sendiri, sampai dengan saat ini, belum mengeluarkan penyataan apapun, terkait dengan pengumuman tersebut.

Wajar saja kalau kemudian kegembiraan, sukacita, dan sorakan kegembiraan itu terjadi. Demokrat kubu AHY selama menghadapi persoalan adanya dualisme yang terjadi dalam tubun partai, nampaknya terbebani dengan berbagai manuver dan trik politik yang sangat menyita pikiran dan energi. Persoalan semakin terasa sulit dan rumit karena yang dihadapi adalah pribadi-pribadi yang sudah berada di luar tubuh partai. 

Mereka itu sudah senior, berpengalaman, dan dikenal sebagai figur penting dalam partai sebelumnya. Dibalik figur-figur yang ada, muncul seorang Jenderal Purn Moeldoko yang nota benenya adalah Kepala Staf Presiden. 

Ada ketakutan, jangan sampai masalah partai berlambang Mercy itu dipolitisasi oleh orang-orang dalam lingkaran istana karena Moeldoko juga berada dalam lingkaran itu. Ada pikiran yang berlebihan bahwa presiden juga turut bermain di sana makanya, tidak memberikan respon atas surat AHY diawal kekisruhan, dan lain sebagainya. 

Seorang SBY pun sampai mengeluarkan berbagai pernyataan untuk meredam gejolak yang ada bahkan sampai membuat puisi untuk mencurahkan isi hatinya. Gemuruh sorakan Demokrat kubu AHY, mewakili luapan kegembiraan banyak pihak yang sudah capek dan penat dalam menghadapi persoalan Demokrat selama ini.

Bagaimana dengan Demokrat kubu Moeldoko sendiri? Pastilah ada rasa kekecewaan, walaupun terdapat beberapa pribadi yang mengatakan lapang dada menerima keputusan apapun yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan tetapi, dengan adanya keputusan tersebut, cita-cita baik atau cita-cita luhur yang entah itu benar atau tidak, tidak kesampaian. 

Mimpi besar untuk membawa Demokrat berjaya dalam Pilpres yang akan datang sebagaimana didengung-dengungkan oleh beberapa petinggi seperti, Marzuki Ali, Max Sopacua, Jhonni Allen Marbun, tidak terwujud.

Selain itu, dengan hasil keputusan Kemenkumham hari ini, para pengurus yang dihasilkan dalam KLB Sibolangit itu, harus membubarkan diri, kalau merasa sudah tak bergigi lagi untuk melawan. Akan tetapi, jikalau masih punya nyali, merasa masih ada peluang untuk menang, ada jalur hukum yang dapat ditempuh untuk itu.

Hasil keputusan Kemenkumham terkait dengan dualisme partai Demokrat yang sempat berlarut-larut, tentu tidak hanya memberikan kelegaan dan sukacita kepada Demokrat kubu AHY tetapi juga, memberikan jawaban kepada semua pihak yang pada awal mula kekisruhan menuding pemerintah berada dibalik persoalan yang terjadi, termasuk Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis, yang beberapa waktu sebelum Kemenkumham membacakan hasil keputusannya, memprediksi bahwa Demokrat kubu Moeldoko akan dilegalkan dengan alasan Kemenkumham tidak mau berlarut-larut dengan masalah Demokrat dan kisruh internal Parpol selalu disahkan Kemenkumham.  

SALAM