Jawaban Anies Baswedan Soal Menolak Vaksinasi yang Membingungkan

Sampai dengan saat ini, wabah virus Corona masih menyerang bangsa manusia di dunia ini, termasuk masyarakat yang hidup di negeri bumi persada Indonesia ini. Angka penyebaran penyakit ini, justru terus bertambah dari waktu ke waktu di kalangan masyarakat dan tergolong tinggi dibanding dengan beberapa negara lain di kawasan Asean. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan vaksinasi secara menyeluruh guna menghentikan penyebarannya secara Nasional agar ekonomi negara dan masyarakat kembali pulih.

Tahap pertama program itu sedang berjalan dan diharapkan selesai dengan baik dan hasilnya pun baik pula. Presiden republik ini, telah merelakan dirinya untuk menjadi contoh dengan menjadi orang pertama yang divaksin menyusul beberapa tokoh masyarakat dan beberapa tokoh penting lainnya. Harapannya adalah masyarakat hendaknya meneladani apa yang baik yang sudah di tunjukkan oleh pribadi-pribadi terkemuka di negeri ini.

Akan tetapi, rupanya reaksi atau respon dari masyarakat berbeda-beda. Tidak semua masyarakat menerima dan mau menanggapi secara positif serta terbuka maksud dan tujuan baik dari program yang digalakkan oleh pemerintah itu. Dari sana sini, terdengar desas-desus bahwa terdapat pribadi-pribadi tertentu yang berniat mau menolak untuk divaksinasi. Menanggapi hal itu, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tegas bahwa yang menolak, akan diberi sangsi. 

Terbaru adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengeluarkan suatu tanggapan yang bagi saya secara pribadi, akan menimbulkan polemik di tengah masyarakat, bahkan akan semakin membuat masyarakat bingung dalam menanggapi program vaksinasi dari pemerintah. Sebagaimana sudah terjadwal bahwa tanggal 17 Peb 2021, merupakan saat di mana dilakukan vaksinasi Covid-19 yang pertama kepada para pedagang di pasar Tanah Abang.

Dalam pelaksanaan vaksinasi itu, rupanya terdapat pedagang tertentu yang menolak untuk divaksin. Kejadian ini tentu menimbulkan reaksi dari para awak media untuk menemukan jawabannya. Maka, mereka pun menanyakan persoalan itu kepada sang gubernur. "Kita menawarkan. Tawaran kan bisa diambil atau tidak. Anda ini mau nyari kutipan ya?" demikian kata orang nomor satu di DKI itu. Menjadi pertanyaan adalah vaksinasi yang sedang digalakkan pemerintah pusat bersifat tawaran atau wajib hukumnya? 

Kalau program vaksinasi yang digaungkan oleh pemerintah selama ini bersifat tawaran, sebagaimana dikatakan oleh Anies Baswedan, mengapa pemerintah harus memberlakukan sangsi kepada masyarakat yang menolak untuk divaksin? 

Dengan opsi tawaran berarti masyarakat memiliki hak dan kebebasan untuk memilih untuk divaksin atau tidak sebagaimana dikatakan oleh Anies Baswedan. Kalau ini yang terjadi maka, selama ini pasti aman-aman saja dan tidak akan timbul polemik di tengah-tengah masyarakat. 

Pemerintah tak perlu mengeluarkan hukuman atau sangsi kepada masyarakat yang tidak menginginkan dirinya divaksin karena yakin bahwa akan baik-baik saja tanpa itu. Jawaban Anies Baswedan sungguh membingungkan. Masyarakat mau mengikuti aturan pemerintah pusat atau aturan Anies Baswedan?

Hal berbeda akan terjadi, jikalau memang program vaksinasi dari pemerintah itu hukumnya wajib bagi seluruh masyarakat kecuali mereka yang sudah ditentukan untuk tidak divaksin karena alasan usia atau mengidap penyakit berbahaya lainnya. Dengan tiadanya pilihan (wajib), bagi masyarakat untuk divaksin demi kesehatan dan kesejahteraannya sendiri maka, pemerintah memiliki wewenang untuk memberikan sangsi atau hukuman dalam berbagai bentuk kepada masyarakat yang menolak untuk divaksin.

Sangsi atau hukuman yang diberlakukan sehubungan dengan program ini, tentunya akan diterima dan dimaknai sebagai rasa cinta yang begitu besar dari para pemimpin negeri ini kepada masyarakatnya. Dengan demikian, masyarakat seharusnya menanggapinya dengan antusias program ini tanpa berpolemik dengan beragam alasan ini dan itu. 

Pemerintah dengan maksud dan tujuan baiknya, tidak mungkin menjerumuskan rakyatnya sendiri ke dalam persoalan atau kesulitan hidup. Program ini positif dengan tujuan dan maksud positif pula. Mari kita sambut dengan terbuka demi kebaikan, kesehatan, dan kesejahteraan diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar. Jangan ditolak. Sudah halal, aman, gratis, sehat pula.

SALAM.