[caption caption="Sumber Foto: news.okezone.com"][/caption]Program KIP besutannya Presiden Jokowi adalah salah satu program nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Tujuannya agar seluruh anak usia sekolah dari usia 6 tahun sampai 21 tahun dari keluarga yang kurang mampu dapat tetap sekolah. Target Presiden Jokowi yaitu 17,9 juta anak harus menerima KIP setiap tahunnya.
Distribusi KIP yang Bermasalah di Era Anies Baswedan
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdapat banyak masalah. Banyak fisik KIP yang belum sampai ke tangan siswa-siswi yang membutuhkan.
Selain itu banyak ditemukan KIP yang tidak cocok antara nama di fisik kartu dengan siswa-siswi yang berhak menerimanya. Akibatnya fatal, orang yang sudah meninggal malah mendapatkan KIP.
Temuan lainnya yang diungkapkan oleh Muhadjir, yaitu adanya pembagian fisik KIP yang kosong. Kartu itu tidak dilengkapi dengan virtual account sehingga tidak dapat digunakan pemiliknya (Kompas).
Bukti Distribusi KIP Melalui Perindo
Gonjang-ganjing keterlibatan Perindo dalam distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) akhir-akhir ini menyeruak ke permukaan. Entah kenapa gonjang-ganjing ini membuat Hary Tanoe merasa tidak nyaman, tidurnya pun tak nyenyak lagi. Entah demi menjaga nama baik Perindo besutannya demi ambisinya ingin menjadi orang nomor satu di negeri ini, yaitu Presiden Republik Indonesia, atau ada alasan politis lainnya, entahlah.
Padahal keterlibatan Perindo dalam hal distribusi KIP bukanlah Hoax, bukan pula fitnah yang keji terhadap Perindo, setidaknya melalui bukti-bukti yang kupaparkan dibawah ini yang merekam penyaluaran KIP di daerah-daerah melalui partai Perindo.
Penyaluran KIP selama ini dilakukan oleh pihak swasta, yaitu melalui PT Satria Antara Prima (SAP) Express. Bagi Anda yang belum tahu, PT Satria Antaran Prima (SAP) adalah salah satu kader Partai Perindo (Sumber).
Padahal untuk apa penyalurannya harus melalui pihak swasta jika peran pemerintah melalui Kelurahan, RT/RW bisa dilakukan distribusi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Bukankah pihak Kelurahan, RT/RW lebih mengetahui mana warganya yang tidak mampu yang berhak menerima KIP?
Entahlah kenapa harus menyalurkan KIP itu melalui PT Satria Antara Prima (SAP), entah karena alasan bisnis atau alasan politis lainnya mengingat PT SAP adalah salah satu kader Perindo, sehingga pendistribusian KIP dilapangan justru menimbulkan banyak masalah, mulai dari pemalsuan data sampai pada KIP bodong.
