Asas pemerintahan yang bersih dengan jargon revolusi mental belum sepenuhnya merasuki kepemimpinan pada level yang lebih kecil. Aroma penyalahgunaan Dana Desa terkadang tercium. Hal ini tidak serta-merta ada niat untuk korupsi tetapi rasanya pemerintah pada level terkecil belum sepenuhnya memahami cara pengalokasian dan pemanfaatan dana desa secara efektif dan efisien. Pendamping desa yang telah dibentuk pun sebagian terkadang belum mengilhami diri sebagi abdi sehingga tidak berada pada wilayah yang didampingi. Para abdi negara yang ditempatkan di Wetar sering bepergian dan menjalankan aktivitas di luar Wetar.
- Pembangunan Jalan Lingkar Wetar
Pembangunan jalan lingkar Wetar telah mulai dikasanakan. Beberapa bulan yang lalu, project pembangunan jalan penghubung antar Desa Ilwaky di Wetar Selatan dan Desa Lurang di Wetar Utara telah selesai dilaksanakan. Proyek ini dibiayai dengan APBN. Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah pusat juga melakukan pembangunan yang sama, tetapi hilang tak berbekas. Proyek yang menelan anggaran sekitar Rp.20.631.989.000 hanyalah sebuah isapan jempol. Proyek tak kunjung selesai, kontraktor pun hilang tak berbekas.
Diharapkan proyek pembangunan jalan lingkar Wetar ini terus dilakukan untuk membongkar keterisolasian masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan akses laut.
- Transportasi Laut
Kehadiran beberapa Kapal Perintis dan Kargo mulai membuka mobilisasi dan persaingan ekonomi mikro. Masyarakat tidak lagi bergantung pada pengusaha-pengusaha tertentu sebagai penguasa modal. Harus diakui bahwa pada masa pemerintahan inilah wilayah Wetar Utara dan Wetar Selatan, Wetar Barat dan Wetar Timur dapat diakses dengan mudah. Setidaknya terasa mudah bagi masyarakat Wetar (karena masyarakat yang sudah terbiasa dengan tranportasi cepat belum tentu merasakan hal yang sama).
Kendati demikian, ada pula catatan bahwa beberapa wilayah yang menjadi tempat persinggahan kapal belum dibangun pelabuhan permanen (dermaga). Ketiadaan infrasturuktur semacam ini sering mengakibatkan insiden near miss.
- Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau yang sering disebut 3 Kartu Sakti belum semuanya terealisasi dengan baik. Di Wetar, KKS belum semua wilayah memperoleh kartu tersebut. Saat ini yang dirasakan manfaatnya adalah KIS. Namun sayang, beberapa Puskesmas yang menjadi Faskes I sering melakukan pungutan biaya di situ. Bahkan, administrasi semacam surat keterangan pun sangat aduhai harganya. Selain kedua kartu di atas, keluarga penerima KIP pun tidak merasakan adanya perbedaan antara mereka yang mendapat KIP dan mereka yang belum/tidak mendapatkan KIP. Mendapatkan KIP atapun tidak, pihak sekolah melakukan pungutan tanpa berusaha melakukan afirmasi sesuai asas kemanfaatan dari KIP.
- Pengangguran
Pengangguran ini berkorelasi dengan lapangan kerja dan kesempatan bekerja. Pemerintah mencatat angka pengangguran secara nasional menurun hingga 5,33%; di pedesaan menurun hingga 4%. Saat ini bagi mereka yang menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA/SMK dapat menjadi tenaga honorer di beberapa perkantoran. Sementara kesempatan menjadi PNS belum begitu signifikan karena adanya moratorium.
Pada masa pemerintahan ini pula, sudah ada masyarakat Wetar yang diikutkan menjadi tentara. Setiap perwakilan dari Wetar yang akan mengikuti seleksi calon tama-tama (TNI), semacam sudah dipaketkan untuk diloloskan. Ini sebuah kebijakan yang luar biasa, karena sebelumnya selama ini tentara yang berasal dari Wetar hanyalah tentara yang berperang melawan gerombolan yang ingin merdeka sendiri. Terlepas dari itu, belum ada masyarakat Wetar yang menggeluti pekerjaan sebagai tentara.
Selain lapangan kerja di bidang pemerintahan, Kehadiran PT Batutua Tembaga Raya di Wetar telah menyerap sebagian besar tenaga kerja lokal yang berasal dari Wetar. Sebagian lainnya berasal dari wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat, bahkan Nusa Tenggara Timur. Ini sebuah fakta bahwa kehadiran PT BTR ikut menekan angka pengangguran di wilayah Wetar. Walau demikian, masih dapat diakui bahwa sebagian orang di lingkar tambang sekalipun yang hendak bekerja di perusahaan tersebut belum mendapatkan kesempatan.
- Pengendalian Harga
Di tengah melonjak harga-harga bahan pokok, termasuk BBM pemerintah dapat melakukan pengontrolan dengan memasang Harga Eceran Tertinggi. Ini terobosan yang luar biasa karena mampu menekan harga jual dan meningkatkan daya beli masyarakat. Sebagian pengusaha berpatokan pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan, tetapi sebagian lainnya tidak berdampak apa-apa. Malah semakin menjadi-jadi. Di tengah kelangkaan BBM misalnya, mereka menaikan 2 bahkan sampai 3 kali harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah.
Naiknya harga BBM eceran yang belum merata pada berbagai wilayah di Wetar salah satu faktor disebabkan karena distribusi yang belum merata. Adanya beberapa kapal perintis yang beroperasi belum menjamin dimuatnya BBM pada kapal tersebut. Oleh karena itu, beberapa pengusaha kecil merogoh kocek untuk bisa mendapatkan di tempat terjangkau dengan biaya perjalanan yang besar.
