Papua adalah salah satu wialyah di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang cukup melimpah. Keragaman flora dan fauna tidak dapat dielakan lagi. Tingginya keragaman ini karena masyarakat setempat masih menjaga kelestariannya dengan baik. Seperti yang kita ketahui bahwa keragaman sumber alam ini tidak dimanfaatkan secara bijak dan di kelola dengan baik. Terjadinya ekplorasi yang sangat berlebihan terjadi hampir belasan tahun bahkan puluhan tahun di tanah Papua.
Akhir-akhir ini media sosial dikejutkan hasil kolaborasi investigasi Greenpeace Internasional dan Forensic Architecture, dalam investigasi ini ditemukan bahwa telah terjadi kebakaran hutan dengan disengaja yang diduga dilakukan oleh perusahaan asal Korea Selatan, yaitu Korindo. Luas hutan yang telah hangus terbakar tersebut bahkan hampir menyamai luas wilayah ibu kota korea selatan, seoul. Bisa di bayangkan betapa luasnya hutan yang dibakar dan dijadikan perkebunan kelapa sawit.
Hal ini diperjelas pula oleh Forensic Architecture dengan menggunakan citra satelit NASA mendeteksi bahwa ada sejumlah titik panas api secara di sengaja. Jelas sudah bahwa semua ini adalah telah disengaja. Lalu bagaimana nasib masyarakat Papua? Ada banyak sekali pertanyaan mengenai dampak dari kebakaran ini.
Kebakaran ini sangat merugikan bagi masyarakat sekitar, korban berjatuhan dengan berbagai keluhan yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Jika dilihat dari kaca mata demokrasi dan HAM, masyarakat pun tidak bisa menyuarakan dengan baik atas masalah yang telah terjadi dan hak hidup menghirup udara sehat telah hilang berganti dengan kepulan asap tebal menyelimuti seluruh kota.
Akar masalah yang tak kunjung akhir ini karena lemahnya demokrasi dan Ham. Demokrasi dan HAM adalah dua unsur yang saling berhubungan dan melengkapi. Demokrasi dapat terwujud jika ada HAM dan sebaliknya.
Menalaah jauh tentang demokrasi dan HAM, Indonesia adalah negara yang berideologikan kedaulatan di tangan rakyat atau demokrasi, selain itu Indonesia pun juga mempunyai berbagai alat penegakan HAM seperti KOMNAS HAM, KOMNAS Perempuan dan Anak, HAM dimasukan dalam pendidikan militer, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan undang-undang yang melangar HAM. Namun semua itu tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah demokrasi dan HAM yang ada di Papua dan faktanya permasalah demokrasi dan HAM sejak ada dari dulu yang sampai sekarang tidak ada langkah serius untuk menyelesaikannya.
Dalam sebuah kutipan buku berjudul Mati ataua Hidup [2013] , Hilangnya harapan Hidup dan HAM di Papua “ Dalam Kepimpinan Jokowi JK lebih dari 6.000 orang Papua ditangkap dan ditahan dan tidak ada proses hukum. Ratusan warga sipil ditembak dan banyak yang meninggal dunia“. Lebih jauh lagi masalah HAM yaitu tentang pembangunan di Papua bias pendatang dan orang Papua terus termajinalkan.
Sedangkan investasi hukum yang berkaitan dengan penegakan demokrasi dan HAM kebakaran hutan papua saat ini, Kemetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mempertanyakan masalah kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2013, mereka mempertanyakan perihal video pembakaran hutan yang dilaporkan oleh sejumlah pemerhati lingkungan pada tahun 2016.
Bukan hanya KLHK tapi Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminuddin, mengatakan selain melakukan kunjungan ke Papua untuk melihat permasalahan yang terjadi, Pihaknya juga menggelar rapat dengan KLHK.”Kunjungan spesifik untuk mengetahui fakta terkait isu yang berkembang. Karena ini kejadiannya sudah menjadi isu nasional dan internasional, karena pelakunya disinyalir perusahaan asing. Manakala itu ada kesengajaan, mendekati untuk dicabut izin perusahaan asing yang melakukan kegiatan di negara kesatuan RI” kata Hasan.
Bukan hanya kepedulian dari lembaga dalam negeri tapi Greenpeace International bekerja sama Forensic Architecture yaitu sebuah lembaga penilitian kolektif yang berbasis di Goldsmiths, London university yang menggunakan analisis spasial untuk merekonstruksi kasus perusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.
Dan dalam masalah kebakaran hutan di Papua ini perlu menarik mengkaji hukum adatnya hal ini juga berkaitan dengan penegakan demokrasi dan HAM karena Ketua Marga Kinggo lah yang dapat memuluskan jalan Korindo untuk melakukan ekspansi kebun sawit di Boven Digoel dengan menjadi kordinator bagi 10 marga hutan adatnya yang kini menjadi area secara legal oleh anak usaha Korindo. Petrus selaku Ketua Marga Kinggo mengatakan bahwa“ Kalau menurut iman, saya berdosa, kan saya sudah tipu sepuluh marga, Terutama kepentingan perusahaan bikin kita sampai [melakukan] manipulasi”.
