Indonesia terletak dikawasan cincin api pasifik atau pasific ring of fire sehingga memiliki potensi terjadinya bencana alam lebih tinggi daripada negara lainnya. Berada di gugusan gunung berapi dan titik pertemuan sejumlah lempengan bumi membuat Indonesia rawan terjadi amukan alam. Contoh halnya yang terjadi sepanjang tahun 2018 banyak bencana yang menimpa Indonesia. Seperti gempa, tsunami, tanah longsor dan angin puting beliung. Khususnya yang terjadi di selat sunda pekan lalu menyisakan kesedihan bagi para korban dan sanak keluarga mereka.
Sangat disayangkan dengan statement-statement yang di layangkan oleh BMKG mengenai tsunami di selat sunda, karena ragu-ragu dan tidak konsisten. BMKG, juga menyatakan tsunami yang menerjang Selat Sunda terjadi karena longsoran di bawah laut. Sementara, saksi mata melihat kaldera Gunung Anak Krakatau pecah. Dan pernyataan saksi mata lebih logis.
Bencana yang menewaskan ratusan korban jiwa. Seharusnya bisa dicegah, sebagimana fungsi BMKG yang seharusnya memberikan early warning untuk masyarakat. Namun menurut kesaksian korban tidak ada peringatan yang dilanyangkan BMKG. Pasca terjadinya bencana Kepala BMKG selalu mengkambinghitamkan tidak ada peralatan deteksi dini dan gempa karena aktivitas  gunung api dan itu merupakan ranah Badan Geologi.Â
Sementara kepala BMKG juga berkata bahwa daerah selat sunda merupakan daerah prioritas pengamatan namun gagal dalam menganalisa perubahan-perubahan yang terjadi di laut yang kemungkinan dapat memicu terjadinya tsunami atau memperkirakan bahwa disana terdapat Gunung Anak Krakatau yang merupakan gunung paling aktif dimana bisa kapan saja erupsi apalagi akhir-akhir ini cuaca sangat buruk. Ini dianggap gagal dan ketidakmampun mereka memahami masalah dan sama sekali tidak ada tanggung jawab profesi sebagai pejabat publik.
 Apalagi ini menjelang pemilu 2019 dimana ketidakkonsistennya BMKG dalam memberikan statement akan menjatuhkan wibawa pemerintah yang akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan di masyarakat, yang tentu akan dimanfaatkan kubu lawan dalam memprovokasi rakyat atau mungkin menyebarkan berita hoax.
