Selama dua tahun berturut-turut, Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) menjadi tuan rumah event perfilman Nasional. Pada tahun 2016 Manado menjadi tuan rumah Apresiasi Film Indonesia (AFI) dan tahun 2017 ini, tepatnya 11 November lalu menjadi tempat Penganugerahan Piala Citra untuk insan film berprestasi versi Festival Film Indonesia (FFI).
Sebagai tuan rumah, sesuai komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Perfilman Indonesia (BPI), Pemprov Sulut akan menanggung seluruh pembiayaan selama kegiatan berlangsung di Manado, termasuk membiayai 400 orang rombongan dari Jakarta yang terdiri dari Juri FFI, artis dan karyawan film, seniman dan budayawan, juga wartawan.
Biaya yang dianggarkan Pemprov Sulut untuk menjadi tuan rumah FFI 2017 ini menurut sumber mencapai Rp.10 milyar. Kemunginan dari APBD. Jadi kegiatan di Sulut menggunakan dana pemerintah.
"Jadi kalau pemerintah memberangkatkan orang, tidak mungkin orang itu hanya dikasih ongkos dan hotel saja. Tentu saja ada yang namanya lump sum, biaya yang dibutuhkan untuk seseorang yaag dikirim pemerintah selama di luar kota atau luar negeri," kata Kepada Pusbang Perfilman DR. Maman Wijaya kepada penulis.
Pada tanggal 9 rombongan berangkat dari Jakarta menggunakan Garuda Indonesia, tetapi dengan jadwal berbeda. Tiket sudah disiapkan (PP) oleh panitia lokal. Transportasi lokal dari Bandara Sam Ratulangi ke hotel masing-masing juga disediakan panitia, termasuk transportasi massal dari hotel ke tempat acara, yakni acara Gala Dinner di Kediaman resmi Gubernur Sulut pada tanggal 10 dan dari Hotel ke tempat acara puncak di Grand Kawanua City Internasional, pada 11 November 2017.
Di luar itu seolah panitia lepas tangan. Lump sum yang dijanjikan sebelum rombongan berangkat dari Jakarta tidak pernah ada. Ketika sampai di Bandara Sam Ratulangi, boarding pass semua anggota rombongan diminta, sebagai bukti keikutsertaan. Dengan itu Pemprov Sulut akan memberikan "hak" anggota rombongan.
Soal lump sum ini sempat jadi perbincangan hangat, walau sebagian besar anggota rombongan terkesan tidak ingin meributkan, karena merasa kalau menuntut "haknya" akan sangat memalukan. Jadi lebih baik diam sambil menahan dongkol.
Sebagai rasa tanggungjawab karena banyak juga yang menanyakan padanya, Ketua Pelaksana FFI 2017 sempat "menagih" ke penanggungjawab keuangan panitia lokal, dalam hal ini Kepala Dinas Pariwisata Sulut, Dr. Drh. Fredrik Rotinsulu. Yang terjadi adalah dialog panas melalui WA oleh keduanya.
Sebagaimana ditulis oleh balaikita.com (5/12/2017) Dr. Fredrik Rotinsulu mengatakan  Pemprov Sulut akan membayar kewajibannya sebelum tanggal 15 Desember 2017, karena semua masih diverifikasi dan akan dibayarkan oleh Bank Sulut.
"Semoga sebelum tanggal 15 (Desember) sudah terkirim semua, empat ratus personil," kata Rotinsulu seperti dikutip balaikita.com.
Hari ini sudah lewat satu hari dari waktu yang dijanjikan. Menurut Ketua BPI Ir. Chand Perwez Servia, kalau sampai tanggal 15 tidak dibayarkan, berarti anggaran itu harus kembali ke negara.
