Pelajaran Berharga dari Kebijakan Publik dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, pemberian vaksin nasional dosis 1 mencapai 96,76%; dosis 2 hingga 81,16% dan dosis 3 yang masih berproses telah mencapai 24,29%.  Tentu saja dalam setiap keputusan memiliki risiko tersendiri, terutama karena pandemi ini berskala global dan terhitung sebagai musibah besar. Sehingga memang masih ada kendala atau kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya, penulis akan menyorot lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis dalam arti rantai turunan dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. 

Selama lebih dua tahun, berbagai upaya pemerintah dilakukan guna menanggulangi pandemi ini termasuk juga membantu agar kesulitan masyarakat dan dunia usaha dapat diringankan dan secara bersama mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan area masing-masing. 

Pemerintah menetapkan tambahan anggaran untuk upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya di wilayah kesehatan dan Perlindungan sosial (Perlinsos) mencakup pula Kartu sembako, Diskon Listrik, Subsidi kuota Internet, Kartu prakerja, bantuan beras Bulog dan Kartu sembako PPKM. 

Tantangan atau tepatnya menjadi tidak efektif sekiranya sistem dan pemantauan tidak berjalan tegas untuk memastikan bahwa seluruh tunjangan dapat menjangkau target masyarakat yang ditentukan. 

Soal penyalahgunaan kewenangan terjadi di Kementerian Sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial yang tertangkap KPK karena kasus dugaan suap bantuan sosial pandemi Covid-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. Di lain pihak kebijakan PPKM pada kenyataannya belum disertai upaya sosialisasi yang berkesinambungan dan menyeluruh di segenap instansi serta masyarakat. Masyarakat masih mengabaikan ketentuan dan diperparah dengan warga yang tidak percaya atau tidak ingin divaksin. 

Selaras dengan hal ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 terkait Protokol Kesehatan dan panduan bagi para pemilik, petugas dan pengunjung usaha kreatif di provinsi dan kebupaten juga belum optimal. Banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga penularan Covid 19 masih terjadi. 

Strategi pemberlakuan protokol kesehatan serta pemberian vaksin akan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan baik nasional maupun daerah. Misalnya, Presiden Joko Widodo dan para menteri memberikan contoh dengan menerima vaksin kloter pertama ditengah polemik tentang kesahihan Sinovac pada saat itu. 

Pemerintah dalam hal ini perlu merangkul para tokoh masyarakat dan agama untuk menyosialisasikan penerimaan vaksin kepada warga dan umat di wilayahnya. 

Peran komunikasi interpersonal dari para pejabat dan pemuka masyarakat akan mengimbangi berkembangnya hoax di media sosial. Pemerintah juga perlu mengembangkan media relations yakni melibatkan media konvensional yakni TV, radio, dan koran guna memberi informasi, edukasi serta mendukung sosialisasi yang memadai tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. 

Terkait dengan upaya menghidupi kembali obyek-obyek wisata juga digencarkan pemerintah, salah satunya adalah kebijakan WFH yang sebelumnya diikenal dengan Working From Home menjadi Working from Hotel. 

Adalah positif ketika dengan penurunan rate penginapan mengundang profesional muda dari kotakota besar dan juga luar negeri untuk membawa perangkat laptopnya bekerja dan berdomisili di Bali.