Analisis

Menguji Netralisasi Media Massa dalam Tahun Politik

14 Mei 2018   08:15 Diperbarui: 14 Mei 2018   09:00 175 0 0

Dalam persiapan Pilkada 2017, badan KASN mendapat pengaduan yang terkait netralitas sebanyak 30 aduan. Sedangkan dalam persiapan Pilkada 2018,dari pengamatan pemberitaan di beberapa media, media massa yang netral saat ini sangat sulit ditemukan.

Hal ini dapat dipahami karena sejak kran reformasi dibuka, beberapa media memiliki otoritas yang kuat dalam menentukan pemberitaannya, apakah menjadi corong pemerintah, partai politik, ekonomi atau sekadar berita gaya hidup. Ada pula media online yang muncul hanya untuk 'branding' salah satu pasangan calon.

Netralitas media massa cetak, media online dan media elektronik dalam melakukan fungsinya sebagai penyampai informasi yang aktual harus dilakukan dengan cara yang berimbang.

Penayangan yang berhubungan dengan transformasi ataupun sosialisasi visi dan misi dari partai politik pendukung pasangan calon yang dijagokannya. Pemberitaan yang positif atau negatif tentang pasangan calon akan sangat mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap calon yang diberitakan.

Oleh karena adanya seleksi dalam pemuatan berita, maka tidak semua berita atau informasi yang ada dapat ter-expose. Berita yang dimuat biasanya hanya berita yang memiliki nilai jual.

Karena, persepsi, interpretasi, maupun opini publik mudah dipengaruhi lewat iklan maupun berita dalam media. Maka untuk menghindari terjadinya disfungsi media, media harus bisa menjadi penengah. Media harus bisa memberikan pendidikan politik yang benar, bukan memprovokasi atau berpihak pada salah satu calon gubernur yang akan maju.

Media massa cetak, online dan elektronik menjadi wadah paling potensial saat ini dalam melakukan branding pasangan calon yang maju dalam pilkada serentak 2018. Tak berlebihan rasanya apabila di era serba online saat ini, hampir semua informasi ada diujung jari.

Dengan sentuhan jari di ponsel pintar, berbagai informasi akan tersaji. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Untuk itu media massa cetak, online ataupun elektronik dalam pemberitaan yang berkaitan Pilkada harus netral atau tidak memihak salah satu dari calon Pilkada tersebut.