Akibat pandemi yang melanda sangat memberikan dampak terpuruknya ekonomi di segala bidang. Pandemi memang pertaruhan kesehatan atau ekonomi menjadi sebuah gambling dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Idealnya memang seimbang. Realita yang terjadi tidak selamanya demikian.
Terkurasnya APBN makin terjadi. Hutang luar negeri makin menggunung. Khususnya masyarakat kecil menengah ke bawah terdampak langsung. Bahkan banyak yang mengalami kelaparan dan kesulitan hidup.Â
Resesi ekonomi pun tidak dapat terhindari. Ekonomi nasional makin turun. Hal ini dibenarkan jika merujuk pada data dari kompas. Atas hasil laporan Bank Indonesia hutang per Juli menembus Rp 6.063, 56 T (atas dasar kurs Rp 14.800, 00 per dollar).
Sosial dan Budaya
Proses asimilasi sebagai kebijakan pemerintah tidak efektif menekan angka turunnya pandemi di Indonesia. Justru kejahatan makin banyak. Para narapidana yang mendapat kebijakan keluar dari penjara tidak ada jaminan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Walau tidak dapat digeneralisasi, pasti ada yang bisa lebih baik lagi. Fakta yang ada kejahatan terulang justru dilakukan pasca keluar dari penjara.
Sensitivitas adanya pandemi telah menjadi tantangan bagi pola dan sudut pandangan kehidupan masyarakat. Apalagi adanya sosial distancing. Semua kegiatan dilakukan dari jarak jauh. Tidak tatap muka lagi. Bahkan walau dapat dilakukan secara langsung harus menjaga jarak.
Hal yang tidak kalah penting adalah adanya pergeseran sosial. Bisa jadi degradasi sikap pribadi seseorang. Korban pandemi yang khususnya meninggal dianggap aib dan harus dijauhi oleh sebagian kalangan masyarakat. Maksud baik agar tidak tertular, akan tetapi sikap berlebihan justru menjadikan interaksi sosial mulai luntur. Nilai simpati dan empati mulai terkikis.
Idealnya korban harus didukung secara moril. Bukan untuk dijauhi berlebihan. Lagi pula korban yang sembuh juga banyak. Korban yang sakit tidak selalu meninggal. Ini adalah fakta yang seharusnya dijadikan momentum agar saling bergandengan tangan dalam melawan pandemi tersebut.
Kebijakan pemerintah yang selalu berubah dan terkesan tidak konsisten juga membentuk karakter pola kehidupan berubah. Urusan kesehatan adalah urusan nyawa. Tidak melulu harus tergantung dari kebijakan. Pasti masyarakat akan menjaga nyawa pribadi masing-masing dengan baik. Tanpa harus bergantung utama pada kebijakan. Pernyataan yang kontroversial dari pejabat dan tidak sama antara yang satu dengan yang lain juga membuat kegaduhan di masyarakat. Bingung mengikuti untuk dijadikan sebagai rujukan utama.
PENUTUP
Jika merujuk pada hasil survey Litbang Kompas atas penelitian yang dilakukan selama tanggal 14-16 Oktober tahun 2020 secara umum tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan sekarang sebesar 45, 2% puas. Sisanya 52,5% tidak puas. Hal ini jelas menunjukan warning bagi pemerintahan sekarang agar memperbaiki kinerjanya. Tidak anti kritik. Pun juga atas kinerja yang bagus kita akan tetap apresiasi. Jika tidak bagus, sudah sewajarnya kita luruskan sebagai wujud kecintaan terhadap NKRI sesuai kapasitas dan masing-masing.
