Dalam sebuah buku terjemahan dari David Runciman oleh Toni Setiawan berjudul "Political Hypocrisy: The Mask of Power From Hobbes to Orwell and Beyond" (David Runciman, 2012: 201). Menurut John Morley dalam sebuah buku berjudul "On Compromise" dijadikan dasar ambisi politik. Ada dogma berupa "kemenangan semangat politik". Dia mengartikannya sebagai ketertinggalan prinsip dan kesiapan politikus terhadap setiap garis untuk bersembunyi dan berkompromi dalam Parpol.
Dalam analisa selanjutnya, Penulis mempertanyakan, mungkinkah suatu Parpol demokratis dapat melaksanakan suatu kebijaksanaan yang demokratis?. Mungkinkah suatu Parpol revolusioner dapat melaksanakan kebijakan yang revolusioner juga? (Ichlasul Amal, 2012: 41). Selanjutnya dalam ? (Ichlasul Amal, 2012: 43). Disebutkan Parpol yang dipandang sebagai suatu entitas dan mekanisme tidak selalu dapat teridentifikasikan dengan totalitas anggotanya. Dalam suatu Parpol tidaklah jelas apakah kepentingan massa yang bergabung membentuk Parpol akan selaras dengan kepentingan birokrasi yang menjaga personafikasi Parpol tersebut?. Dalam situasi politik tertentu kepentingan ini dapat menuntut kebijakan yang defensif dan bahkan reaksionaer apabila kelas pekerja menuntut kebijakan yang tegas dan agresif.
Berkaitan dengan  konstelasi politik yang menyelubungi Hak Prerogatif Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Menteri Negara sangat tergantung keadaan. Kebijakan yang dianggap gagal berkaitan dengan pengambilan kebijakan Pandemi. Bisa juga yang dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi Presiden. Ada juga yang tidak merealisasikan program kerja dengan baik. Berkaitan dengan ini, menurut Penulis setidaknya ada ada tolak ukur bagi Presiden untuk melakukan kebijakan reshuffle atau tidak sama sekali.
Kementerian yang dekat dengan kebijakan penanganan Pandemi
Ada sejumlah Kementerian Negara yang dekat dengan proses penanganan Pandemi ini. Sebut saja Kemenkes, Kemenkeu, Kemen PAN-RB, Kemendagri, Kemendes PPDT, Kemensos, Kemendikbud, Kemenkumham, dan Kemenko Maritim dan Investasi. Kementerian tersebut ada yang bersifat teoretis membuat norma hukum. Pun juga yang berkaitan dengan kebijakan taktis di lapangan.
Kementerian non Parpol
Kebijakan Presiden dalam mengangkat Menteri Negara berasal dari kalangan profesional dan Parpol. Bisa jadi kementerian yang di luar Parpol akan rentan kena reshuffle. Kementerian dari non Parpol ini bagi Presiden akan lebih jauh dari sandra politik. Presiden tidak merasa memiliki beban dan balas budi politik. Presiden dengan keadaan ini akan lebih leluasa untuk melakukan pergantian Menteri Negara.
Kementerian yang sulit direshuffle
Jika merunut dari peta dan konstelasi politik suka tidak suka ada indikasi Kementerian Negara yang sudah paten tidak akan diganti. Bukan rahasia umum berkaitan dengan hal ini. Barometer keadaan ini adalah kedekatan dengan Presiden. Parpol penguasa. Pun bagi Parpol yang mayoritas di parlemen. Ini bisa menghambat dan akan menjadi indikasi potret baik dan buruknya kinerja Kementerian Negara di bawah Presiden. Walau banyak pihak, publik dan bahkan lembaga survey ada indikasi Kementerian Negara tertentu harus diganti. Dengan faktor ini akan gagal diganti oleh Presiden. Sangat merugikan bagi citra Presiden. Terlihat sangat tersandra. Dalam keadaan inilah strong leadership bagi Presiden dalam menerapkan Hak Prerogatif sangat diperlukan demi keutuhan dan citra baik kabinet.
(Oleh : Saifudin atau Mas Say)
