Mohon tunggu...
Maskur Abdullah
Maskur Abdullah Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis dan Trainer

Jurnalis dan trainer, tinggal di Medan.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Aktivis Asing "Menggoyang" Indonesia

24 September 2019   22:03 Diperbarui: 24 September 2019   23:33 1020
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Tokoh masyarakat dari Sipirok, Marancar dan Batangtoru (Simarboru) Tapanuli Selatan, Sumut, ketika melakukan aksi menolak intervensi asing di Indonesia. Mereka melakukan aksi ini di depan kantor Kedutaan Inggris di Jakarta, pertengahan Agustus 2019. (Foto/Ist)

Aktivis Asing Membonceng NGO

Lihat saja apa yang dilakukan Glenn Hurowitz, CEO Mighty Earth, sebuah lembaga berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, yang mereka sebut sebagai lembaga konservasi. Orang asing ini begitu bebasnya keluar masuk Indonesia, bahkan baru-baru ini melakukan aksinya di Yogya, tanpa halangan walau mereka hanya memegang visa turis. Begitu juga Amanda Hurowitz, salah satu direktur program di Mighty Earth.

 Orang-orang asing ini keluar-masuk Indonesia, kemudian menyebarkan kampanye negatif dan berita hoax, melalui pernyataan-pernyataan mereka kepada pers, mau pun melalui akun mereka di media sosial (medsos). Apa pun yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam kaitan proyek pembangunan infrastruktur, termasuk bidang energi terbarukan yang ramah lingkungan, para aktivis asing ini akan tetap menyebarkan kampanye negatif dengan isu kerusakan lingkungan dan kepunahan satwa.

Glenn dan Amanda malah "menyerang" PanEco, sebuah NGO konservasi berbasis di Berg am Irchel - Swiss, yang fokus pada penyelamatan Orangutan. Para aktivis asing itu mengeritik PanEco ketika lembaga yang dipimpin Regina Frey itu, telah menyadari bahwa mereka harus bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah Indonesia untuk menjalankan kerja-kerja konservasinya. 

Kebijakan PanEco untuk bekerjasama ini terkait dengan rencana pembangunan infrastruktur kelistrikan dengan konsep energi baru terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan Jokowi -- JK.

"Proyek ini menjadi agenda utama pemerintah ... dan akan diimplementasikan dalam hal apa pun. Sangat masuk akal untuk mengubah strategi kami," kata Regina Frey kepada Science (Sep. 10, 2019), menjawab tudingan dari para aktivis asing, termasuk Glenn, yang telah memojokkannya.

Begitu juga sebuah lembaga yang menamakan diri sebagai kelompok internasional bernama Aliansi Para Peneliti dan Pemikir Lingkungan Hidup atau Alliance of Leading Environmental Researchers and Thinkers (ALERT). Sama dengan Mighty Earth, kelompok ini (ALERT) memang sejak awal telah melakukan kampanye negatif terhadap pembangunan PLTA Batang Toru dan beberapa proyek energi terbarukan lainnya, dengan menggiring isu-isu lingkungan, Orangutan atau satwa liar.

Mighty Earth dan ALERT bahkan berusaha menekan dan mendikte Pemerintah Indonesia melalui sepucuk suratnya yang ditujukan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Kedua lembaga ini meminta agar Presiden Jokowi membatalkan proyek PLTA Batang Toru, dengan alasan bahwa proyek tersebut akan membahayakan habitat Orangutan dan alasan lain menurut versi lembaga tersebut.

Beberapa aktivis asing itu, sebelumnya ada yang pernah bergabung di NGO asal Swiss tersebut. Tapi tampaknya PanEco tidak bisa berbuat banyak ketika ada personalnya yang membawa misi pribadinya atau membawa misi negaranya masing-masing. PanEco harusnya bertindak tegas, sejak awal "mengeluarkan" anasir-anasir yang selama ini bertindak bertentangan dengan semangat dan visi misi PanEco sendiri, yaitu semata melakukan kegiatan konservasi. Bukan melakukan kegiatan-kegiatan advokasi dan penggalangan masyarakat untuk menolak program pemerintah.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya kepada TNI-POLRI berani untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Pemerintah bertekad membangun infrastruktur untuk kesejahteraan rakyat dan menarik investasi sesuai kaidah yang ada sehingga tidak perlu ada intervensi yang melanggar kedaulatan NKRI.

"Jangan mau dianggap kecil sama orang. We have our own and you have your own. Kamu punya peraturan dan kita punya peraturan. Harus hargai itu," kata Menko Luhut dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-POLRI yang dihadiri kurang lebih 372 para perwira tinggi TNI maupun POLRI, diselenggarakan Sabtu (2/2/2019) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK -- PTIK, Jakarta.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun