Reformasi Birokrasi Mutlak Harus Dilakukan Bekasi untuk Menjaring Dana DKI

sebelumnya

Reformasi Birokrasi Mutlak Harus Dilakukan Bekasi Untuk Menjaring Dana DKI

Riuh rendah pemberitaan panas antara  Bekasi dan DKI mengendur dengan adanya pertemuan Walikota Bekasi dengan Anies di DKI. Tidak dapat dipungkiri ketergantungan DKI terhadap Bekasi sangat besar. Masalah sampah menjadi beban berat lain yang dihadapi Anies dalam upaya melaksanakan janji janji politik. 

Ancaman Bekasi terhadap kelangsungan penanganan pengelolaan sampah DKI tidak boleh dianggap gertak sambal. Kerjasama DKI dengan Bekasi bukan hanya  harus dijaga kelangsungannya, tetapi juga harus diperluas menyangkut hal hal lain di luar masalah sampah. DKI harus makmur bersama daerah daerah tetangganya, dan itu termasuk Bekasi. Namun mengumbar masalah di media bukan solusi yang tepat. Apalagi kalau tanpa persiapan yang matang dan terukur. 

Banyak hal ingin dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik pemkab atau pun pemkot bahkan juga pemprov, namun sering terbentur pada program dan kegiatan yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Akibatnya program dan kegiatan yang muncul adalah deretan panjang kata kata dengan segunung dana, tanpa rincian. 

Angka trilyunan yang diajukan Bekasi bisa jadi bertambah atau berkurang jika ada rincian dana, target dan sasaran yang hendak dicapai, seberapa besar berdampak pada masyarakat luas, tahapan tahapan penyusunan perencanaan program dan kegiatan dan tentu skala prioritas serta dampak yang timbul jika program dan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. 

Hal hal tersebut jelas membutuhkan komitmen tinggi dari Bekasi untuk menyusun proposal program dan kegiatan serta indikator indikator yang terukur. Kalau sekedar mengumbar di media, tentu yang terbagi bukan kerjasama tetapi sama sama kerja. DKI kerja sendiri, Bekasi kerja sendiri. 

Namun penyusunan program dan kegiatan dengan indikator indikator capaian yang terukur, memerlukan Reformasi Birokrasi. Kerja harus terukur, bukan terekspos. Dengan kerja terukur maka masalah pengajian proposal Bekasi ke DKI untuk menjaring dana trilyunan rupiah, bukan semata mata dianggap numpang masalah sampah, tetapi memang merupakan bentuk kerjasama regional antara dua daerah. 

Apalagi Bekasi begitu dekat dengan DKI, kalau DKI bisa melaksanakan kerjasama regional dengan Luar Negeri, tentu sabar aneh jika DKI tidak dapat melakukan kerjasama dengan Bekasi. Kalau Anies busa beramah tamah dengan para petinggi negeri tentu sangat aneh jika Anies tidak dapat beramah tamah dengan Walikota Bekasi.

Namun yang menjadi persoalan besar dalam adalah mampukah Bekasi melaksanakan Reformasi Birokrasi ? Bukan hanya mengumbar masalah dan numerik budget yang dilakukan. Reformasi Birokrasi Mutlak Harus Dilakukan Bekasi Untuk Menjaring Dana DKI.