Hitung Mundur 22 Mei : Quo Vadis Aksi Kedaulatan Rakyat

Saban hari saya melintas di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Dari arah Tugu Proklamasi yang di seberangnya berdiri kantor Partai Demokrat, saya biasa melewati kantor yang kini di depannya dipasang barikade kawat duri itu saat menuju ke kantor. Beberapa unit kendaraan angkut Brimob terparkir di sana. Puluhan personil Brimob nampak berjaga di depan kantor berdinding krem itu.

Sore itu beredar di whatsapp group (WAG) mengenai skenario pengamanan pada 22 Mei mendatang. Ribuan personel TNI dan Polri ditugaskan untuk menjaga puluhan titik, bukan saja kantor KPU dan Bawaslu. Ada yang bilang penjagaan seperti itu mirip perang saja, apalagi hanya untuk mengamankan situasi dari "ancaman" warga sipil tak bersenjata. 

Untung saja ungkapan yang dipakai masih menggunakan kata "seperti perang". Karena jika tidak, bisa dipastikan anggapan itu salah. Masa sih, perang kok nggak pakai senjata api, tank atau panser. 

Baca juga : Partai NU, Partai Muhammadiyah, dan "Gething Nyandhing" dalam Politik

Sebagaimana diberitakan media, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyatakan bahwa semua personel pengamanan nantinya hanya dibekali dengan tameng dan gas air mata, tanpa senjata api dan peluru tajam. Sedangkan untuk kendaraan taktis, Polri akan mengerahkan water canon sebagai sarana penghalau massa jika terjadi chaos. Dikatakannya, prosedur itu didasarkan pada perintah langsung dari Kapolri.

Lalu jika ada yang menyayangkan tentang banyaknya personel yang ditugaskan, layak kita kembalikan kepada pemilik hajat Aksi Kedaulatan Rakyat. Jika dari awal tak ada gembar-gembor aksi di KPU dalam rangka apa pun, rasanya tak mungkin pula aparat mengerahkan begitu banyak anggotanya. Tak perlu beranggapan negatip terhadap kehadiran ribuan pasukan pengamanan itu kecuali jika memang punya agenda macam-macam.

Mobilisasi Massa dari luar Jakarta

Diberitakan Kompas, massa sudah mulai berangkat dari Jawa Timur sejak Sabtu, 18 Mei lalu. Mereka berangkat dengan menggunakan berbagai moda dari mobil pribadi hingga pesawat dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Demikian dituturkan oleh Gus Aam yang Ketua Umum Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN) itu. 

Baca juga : NU, Terbelah karena Politik?

Polisi juga sudah mengamankan beberapa orang yang terlibat dalam penggalangan massa dalam rangka mengikuti kegiatan yang mereka sebut sebagai tur jihad. Nampak benar bahwa tema-tema agama disandangkan dalam kegiatan berbau politik ini.

Di saat yang bersamaan, pemberitaan di media sosial tentang keberangkatan massa ke Jakarta cukup gencar adanya. Namun sayang, pemberitaan itu tak jarang adalah hembusan berita bohong seperti kejadian-kejadian lampau. Entah untuk memperkuat legitimasi aksi massa atau dihembuskan oleh pihak-pihak yang justru bukan pendukung aksi yang ingin membodohi simpatisan aksi di dunia maya.

Yang Mendukung Aksi Massa dan Yang Tidak

Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis mengklaim akan ada ratusan masjid di ibu kota yang membuka diri bagi para peserta aksi mulai dari menyediakan tempat menginap sampai dengan pengadaan dapur umum. 

Sementara itu, mantan Kepala BIN AM Hendropriyono menyatakan bahwa peserta aksi hanya terdiri dari para alumni 212 dan FPI yang dikatakannya sudah ompong. 

Baca juga : Takbir dan Delegitimasi

Sebagaimana diberitakan, Partai Demokrat sebagai pendukung Prabowo - Sandi di Pilpres sebulan lalu sudah menyatakan tak akan ikut dalam aksi. Hal itu disampaikan Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan di sela proses rekapitulasi tingkat nasional KPU RI, di Jakarta, Senin (20/5). Demikian diberitakan CNN.

Sekutu Gerindra lain, PAN, masih menahan diri dalam bersikap. Zulkifli Hasan hanya menyatakan akan memberikan sikap resmi partai yang dipimpinnya pada 21 Mei mendatang.

Namun sepertinya ada kisi-kisi jawaban atas sikapnya menilik pernyataannya kepada media.

"Nanti tanggal 22 (Mei), siapapun yang menang, kita ucapkan selamat. Yang belum ada hak, bisa ke MK (Mahkamah Konstitusi)," ujar Zulhas sebagaimana dikutip Tempo.

Sementara itu, penolakan aksi dikeluarkan oleh beberapa organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila dan Front Betawi Rempug (FBR) di Bekasi, penolakan belasan ormas di Pemalang, Jombang dan beberapa daerah lainnya. Hal serupa di perlihatkan oleh PBNU dan Muhammadiyah.

Baca juga : NU Itu Mesti Gayeng, Kalau Nggak Gayeng Berarti UN

PBNU menegaskan tidak akan mendukung Aksi Kedaulatan Rakyat tersebut. Bahkan garda kepemudaan NU, GP Ansor DKI menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam proses pengamanan bersama TNI dan Polri dengan mengerahkan Banser.

Sikap sama dinyatakan oleh PP Muhammadiyah. Melalui Sekretaris Umumnya, Abdul Mu'ti, Muhammadiyah mengharap warganya untuk tak ikut berpartisipasi dalam aksi tersebut dan lebih berperan dalam memberikan contoh dalam berdemokrasi.

Dikatakannya juga bahwa hendaknya warga Muhammadiyah menerima apapun hasil pemilu dan siapapun yang terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden. 

Jadi jika sebagian sekutu Prabowo - Sandi saja sudah menyatakan sikapnya (meski malu-malu kucing), ditambah dengan pernyataan beberapa ormas diantaranya NU dan Muhammadiyah yang tak mendukung aksi, bisa dibayangkan siapa sebenarnya yang berada di balik itu semua?

Kedaulatan rakyat mana yang dibelanya? Rakyat banyak ataukah hanya segelintir sahaja? Lalu akan dibawa kemanakah gerakan ini nantinya?

Ada yang tahu jawabannya?