Mas Harsono
Mas Harsono

Menulislah selagi kita mampu dan sampaikanlah kepada dunia apa yang kita ketahui. \r\n

Selanjutnya

Tutup

Politik

Dua Tokoh Terlupakan Negara

14 Agustus 2013   17:43 Diperbarui: 24 Juni 2015   09:18 1631 9 5
Dua Tokoh Terlupakan Negara
13764768131788922335

Tak banyak yang tahu bahwa Presiden Republik Indonesia ternyata telah berjumlah 8 orang dari yang tercatat sebagai orang-orang yang telah menduduki jabatan kepala Negara itu, namun anehnya dalam profil kepresidenan di web www.presidenri.go.id yang mencatat bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah kepala Negara Republik Indonesia yang ke-6 dari seluruh orang-orang yang pernah menjabat dalam jabatan itu.

Dari ke-enam tokoh presiden RI, dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, masih ada dua tokoh lagi yang selalu terlupakan dalam ingatan sejarah perjalanan bangsa, kedua tokoh ini tentu memiliki peran yang sangat berarti di kala itu, karena tanpa keduanya, makaRepublik Indonesia ini tentu tidak akan memiliki kedaulatan sebagai sebuah Negara, hal ini berarti tentu tanpa diakuinya Indonesia sebagai sebuah negara oleh dunia internasional (Negara dalam kondisi demissioner). Mari kita telusuri dari sebelum terbentuknya sebuah Negara Indonesia ini,

PERSIAPAN KEMERDEKAAN

Sebelum berakhirnya masa penjajahan jepang, kala itu pihak jepang sempat membentuk suatu badan yang dinamakan BPUPKI, namun karena dianggap akan mempercepat prosesnya kemerdekaan Indonesia, maka BPUPKI ini dibubarkan dan kemudian tanggal 7 Agustus 1945 berganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai Ir. Soekarno.

Saat bom atom di jatuhkan di kota Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus 1945, kemudian jepang mengakui kekalahannya pada tanggal 15 Agustus 1945.

Diantara rentang waktu itulah, maka tersiar kabar jepang menyerah oleh tentara sekutu, oleh karenanya kemudian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan di tanggal 17 Agustus 1945, saat itu Republik ini belum memiliki kepala negara, baru kemudian pada keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI segera mengadakan rapat untuk memilih dan mengangkat Presiden pertama RI adalah Ir.Soekarno dan wakil presiden Muhammad Hatta.

Anggota PPKI ini terdiri dari berbagai perwakilan daerah di Indonesia, yakni 12 orang dari daerah Jawa, 3 orang dari daerah Sumatera, 2 orang dari daerah Sulawesi, 1 orang dari dearah Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari daerah Maluku dan 1 orang dari golongan Tionghoa, kemudian belakangan bertambah 6 orang lagi.

Dari PPKI inilah maka UUD 1945 terbentuk dan disahkannya secara bersama, dilanjutkan dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden, terbentuknya kementerian baru dan dibentuknya 8 kepala pemerintahan daerah.

Tak dapat dibayangkan pada saat itu, para pendiri republik ini saling bersatu dalam kata mufakat tanpa silang pendapat yang berkepanjangan saling adu argumentasi seakan dirinya yang terkuat dan benar, nyatanya dalam satu hari, UUD 1945 dengan segala pasalnya telah disahkan secara bersama-sama.

PENUNJUKAN KUASA KEPADA PRESIDEN KEDUA

Setelah pemerintahan Indonesia terbentuk, tiga tahun kemudian terjadilah Agresi Militer Belanda II pada tanggal 18 Desember 1948 melalui serangan awal di lapangan terbang Maguwo dan keesokan harinya, sidang kabinet melalui dewan siasat membentuk basis pemerintahan sipil bersifat darurat yang akan dibentuk di Sumatera, maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa yang ditujukan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang saat itu sedang berada di Bukittinggi.

Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 19 Desember 1948 mengirim kawat kepada Syafruddin Prawiranegara bahwa ia diangkat sementara untuk membentuk satu kabinet dan mengambil alih Pemerintah Pusat, yang kemudian dikenal dengan nama Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, surat kuasa juga dikirimkan untuk Duta Besar RI untuk India, dr. Sudarsono, serta staf Kedutaan RI, L.N. Palar dan Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis yang saat itu berada di New Delhi India.

Kemudian pada tanggal 22 Desember 1948, Presiden Ir. Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta serta menteri-menterinya di asingkan ke luar pulau Jawa, dengan tertawannya kepala pemerintahan saat itu seharusnya berakhir pula kedaulatan negara Republik Indonesia, namun karena telah ditunjuknya kepala pemerintahan darurat Republik Indonesia, maka posisi Negara pada saat itu tidaklah demisioner karena masih terwakili oleh orang-orang yang ditunjuk secara sah yakni Mr. Syafruddin Prawiranegara.

PENYERAHAN KEMBALI MANDAT KEKUASAAN Dalam masa pemerintahan darurat ini, pihak Belanda pernah berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen mengakhiri upaya Belanda untuk memperpanjang masa tahanan Ir. Soekarno dan dan kawan-kawan yang akhirnya dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta. Pada 13 Juli 1949, pada keesokan harinya setelah diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Maka dilakukanlah serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada tanggal 14 Juli 1949, hal ini berarti terjadinya perpindahan kekuasaan pemerintahan dari orang lain. Dan semenjak itu, kepala pemerintahan yang sah pun kembali di pegang oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Dalam perjanjian Roem-Royen yang diadakan dalam masa pemerintahan PDRI ini, sangatlah jelas bahwa dunia internasional masih sangat mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara itu. PRESIDEN KETIGA REPUBLIK INDONESIA Setelah Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional akibat kegagalan usahanya untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan cara kekerasan, Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara dipomatis, antara lain lewat perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Dari hasil KMB ini diperoleh kesepakatan antara lain: 1.Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.

2.Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan Kerajaan Belanda sebagai kepala negara

3.Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.

Dari Republik Indonesia Serikat ini terbentuklah 7 negara bagian, selain itu ada wilayah yang berdiri sendiri (otonom) dan tak tergabung dalam federasi

Pada 27 Desember 1949, Republik Indonesia resmi bergabung dalam Negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan saat itu juga Presiden RI Soekarno menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Mr. Assaat sebagai Pemangku Jabatan Presiden.

Namun Republik Indonesia Serikat hanya bertahan Sembilan bulan saja yang kemudian dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Setelah itu pemerintahan RIS dikembalikan kepada pemerintahan Republik Indonesia yakni Ir. Soekarno.

Hingga kemudian kepala Negara beralih dari Ir. Soekarno ke Soeharto, kemudian ke BJ Habibie, lalu Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan yang sekarang Susilo Bambang Yudhoyono.

PENGHILANGAN SEJARAH

Kedua tokoh di atas yakni, Mr.Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat adalah tokoh yang pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan Indonesia yang sah dan keduanya sempat pula bergabung dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang dimasa itu dianggap sebagai gerakan pemberontakan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Setelah pemerintahan pusat berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI, maka kedaulatan PRRI di daerah Sumatera ini dinyatakan berakhir. Kemudian pada tahun 1961, dikeluarkanlah Keputusan Presiden RI No.449 yang menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI.

SITUASI NEGARA DALAM KEADAAN GENTING.

Masih ingatkah tatkala Presiden Suharto dalam pidato pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998, dimana pidato penyerahan mandat kepala Negara itu lebih ditekankan untuk menghindari perpecahan dan meletusnya ketidakstabilan di Indonesia, Penyerahan mandat kala itu di serahkan kepada Wakil Presiden Indonesia B.J. Habibie.

Hal sama juga dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab dipanggil Gus Dur ini dimakzulkan dalam sidang MPR/DPR pada tanggal 23 Juli 2001 dan digantikan oleh Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kedua situasi negara yang hampir mendekati sama tatkala pemimpin negara Ir. Soekarno tertangkap dalam Agresi Militer Belanda ke II, di saat sebelum terjadinya kekosongan Negara, Ir. Soekarno menyerahkan kepemimpinannya kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk kabinet baru sementara.

Hal ini berarti penyerahan mandat kepemimpinan kepada seseorang dapat disebut sebagai hak yang diakui oleh dunia internasional, sehingga apabila kedua tokoh tersebut jika tidak dihadirkan sebagai seorang yang pernah memimpin negri ini dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Negara wajib memahami sejarah perjuangan masa lalu.

KETERLIBATAN KEDUA TOKOH DALAM PRRI

Namun pengakuan keduanya (Mr. Syafruddin Prawiranegara dan Mr. Assaat) sebagai pejabat presiden belumlah dilakukan sepenuhnya oleh Negara, apakah keterlibatan keduanya dalam usaha makar PRRI sebagai dasar bahwa keduanya tidak berhak menyandang orang yang bersejarah yang pernah menjabat sebagai kepala Negara tercinta ini?

Nyatanya hingga saat ini, Pemerintah Republik Indonesia masih belum mengakuinya, mau bukti?

Silahkan klik: http://www.presidenri.go.id disebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden Republik Indonesia ke-6, padahal seharusnya ia adalah presiden Republik Indonesia yang ke-8, dengan demikian, Pemerintah sampai saat ini masih belum mengakui keterlibatan kedua tokoh tersebut sebagai orang yang pernah memimpin negaranya sendiri.

Selain daripada itu juga, Keputusan Presiden RI No.449/1961 yang menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan, termasuk PRRI seakan terabaikan oleh Pemerintah sekarang ini.

Terlebih lagi apabila kita mau menyempatkan diri untuk menengok foto-foto kepala negara yang pernah memimpin Republik Indonesia yang terpampang di tembok dalam istana, nyata-nyata foto kedua tokoh tersebut tidak ada di antara Presiden Ir. Soekarno dan Presiden Suharto.

Sudah sepantasnya sebuah negara yang telah memiliki kedaulatan ini selayaknya mau mencatatkan sejarah perjalanan bangsanya sendiri terlebih lagi mengetahui siapa-siapa saja yang telah berjasa dalam memimpin Negara ini di masa lalu, hal ini sebagai tolak ukur kepedulian generasi penerus di masa yang akan datang.

Semoga negara menghargai jasa-jasa para pahlawannya dari lebih sekedar memikirkan politik lima tahunan yang tanpa arah.

Salam dari anak bangsa.

Merdeka…!!!!

1376476352602681291
1376476352602681291