Semakin mendekati pilpres dan pileg 17 April mendatang, berbagai hoax muncul di berbagai media. Pada pemilu ini, Indonesia disinyalir sebagai negara pertama yang demokrasinya terkontaminasi hoaks. (Kompas, 26 Febuari 2019).
Tentu berita bohong tidak hanya hadir melalui ruang media sosial. Tetapi media arus utama (televisi), juga bisa menjadi penyebar hoaxs itu sendiri. Media arus utama yang masuk pada politik praktis, bisa jadi memihak salah satu paslon capres. Kondisi ini menyebabkan ruang berita menjadi tidak netral. Memihak dengan cara-cara yang samar, tetapi sebenarnya memberitakan berita hoaks.
Iswandi Syahputra (2013) dalam bukunya "Rezim Media" menuliskan, pada dinamika tertentu media Indonesia (terutama televisi) bahkan tidak hanya sekedar insitusi ekonomi yang bekerja secara wajar mencari keuntungan. Lebih jauh lagi, media massa Indonesia telah dijadikan kendaraan politik oleh para pemiliknya yang terjun langsung dalam pilitik praktis.
Misalnya pada tahun ini, Hari Tanoe Soedibyo, sang Bos MNC Gruop dengan partai Perindonya, jelas-jelas masuk menjadi pendukung paslon capres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Kasus lain misalnya Surya Paloh dengan Partai Nasdem dan Metro TV, juga mendukung paslon nomor satu.
Contoh lain misalnya, Eric Thohir sang bos Republika, yang menjadi Ketu Timse TKN Jokowi-Ma'ruf. Hal ini tentu memunculkan pertanyaan besar, kenapa media Islam juga berubah arah geraknya. Republika selama ini adem ayem dengan ideologi, sekarang masuk politik praktis.
Berbagai isu miring kemudian berkelindan, misalanya Eric Thohir bernafsu ingin menjadi menteri. Isu lain juga muncul, Erick Thohir terjerat utang, maka untuk menyelematkan Republika, dia harus masuk dalam pemerintahan. Isu-isu inilah yang belum terjawab dengan tuntas sampai saat ini.
Media nasionalis maupun Islamis, faktnya hari-hari ini telah bergeser kepentingan dan fungsi. Awalnya hanya untuk ideologi, sekarang berpindah fungsi kepada politik praktis. Kepentingan politik praktis inilah yang kemudian menggeser fungsi pers semakin jauh. Pers atau media massa tidak lagi berbicara mengenai kepentingan kontrol sosial atau informasi yang edukatif, tetapi berbicara masalah dukungan politik.
Melihat kondisi ini, Â maka netralitas pers harus diguga akuntabilitasnya. Sebab, ruang publik sudah dikomodifikasi untuk kepentingan pribadi pemilik media. Pers sudah tidak lagi menjadi penyeimbang bagi perjalanan dinamika demokrasi di Indonesia. Politik telah menjadi ideologi baru dalam perjalanan fungsi pers.
Membaca berbagai persoalan politik media yang muncul, media arus utama harus juga berbenah diri. Mengoreksi diri atas kemungkinan kesalahan yang telah dilakukan di ruang publik. Melakukan evaluasi untuk menghindari hoaks karena keterlibatan politik para pemimpinnya.
Sebab, sering kali media sosial dijadikan kambing hitam sebagai penyebar hoaks. Seolah-olah media sosial itulah tempat paling subur penyebaran berita bohong. Menjadikan masyarakat lupa, bahwa media arus utama kadang-kadang juga menjadi penyebar berita hoaks. Sebaran 'bad news good news', sepertinya masih menjadi isi paling penting media massa Indonesia.
Di sinilah kemudian peran pers harus didaur ulang kembali. Pers harus mengembalikan fungusinya sebagai lembaga edukasi dan kontrol sosia. Media massa arus utama juga harus menjadi lembaga yang mengontrol kontestasi politik tahun 2019.
