Seperti menyiramkan bensin ke bara api, penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung saja menyambar kemana-mana, berita kecelakaan Air Asia QZ 8501 dua pekan lalu langsung tenggelam oleh berita heboh beberapa hari belakangan ini. Semua media baik cetak, elektronik maupun on line seakan berlomba menebarluaskan berita ini dengan versi masing-masing, tergantung siapa si empunya media. Kontan saja pro dan kontra langsung berseliweran di dunia media, ada yang terang-terangan mengecam, ada yang tanpa malu-malu membela, tapi ada juga yang apatis, dan yang terkhir ini jumlahnya pasti paling banyak, karena public sudah bosan melihat tontonan lawak yang nggak lucu di panggung politik negeri ini, mereka juga tau bahwa pro dan kontra yang berkembang saat ini, pada akhirnya juga akan berakhir tanpa penjelasan atau kejelasan apapun, dan kemudian segera dilupakan. Lihat saja ketika Prasetyo yang bersasal dari salah satu partai pendukung presiden dilantik menjadi Jaksa Agung, awalnya kan heboh juga tuh, tapi sekarang “adem ayem” saja, nggak ada kejelasan lebih lanjut. Begitu juga fenomena yang terjadi hari-hari terakhir ini, nggak lama lagi juga bakal tenggelam oleh berita-berita atau rumor-rumor baru yang akan terus beredar di tengah-tengah publik.
Secara institusional, sebenarnya Kepolisian dengan KPK itu nggak ada masalah, tapi ketika ada rumor yang berkembang dan memposisikan keduanya seperti saling berhadap-hadapan, kenapa kemudian banyak kalangan yang menilai ada apa dengan kedua lembaga penagak hukum ini? Public lalu melihat kedua institusi ini seperti Tom and Jerry yang nggak pernah akur, padahal yang terjadi pasti nggak seperti itu. Jadi kalo sesekali ada sedikit “pergesekan” di antara keduanya, itu hal yang lumrah dan merupakan dinamika berpolitik dan bernegara, nggak perlu di besar-besarkan, dan yakinlah semuanya akan baik-baik saja.
Tapi kemudian kita bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Abraham Samad, ketua KPK itu kok seperti mendadak menjadikan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, tepat pada saat sang jenderal bintang tiga itu sedang di gadang oleh pak Jokowi untuk menduduki tampuk kememimpinan di institusi kepolisian? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang, ada apa dengan Abraham, ada apa dengan Budi?
Nah daripada pusing-pusing dan nambah beban pikiran akibat tingginya tensi dan tekanan ekonomi yang semakin berat, lebih baik lupakan itu semua, biarkan KPK menyelesaikan PRnya terkait status tersangkanya Budi Gunawan dan biarkan juga Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri, toh nantinya semuanya juga akan berakhir “adem ayem” seperti yang sudah-sudah. Coba mikir dong, yang punya hak preogratif untuk mengangkat Kapolri iti kan pak Presiden, bukan kita. Jadi apa gunanya kita nimbrung dengan pernyataan-pernyataan yang hanya buang-buang energi. Terus menyatakan seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi itu kan memang domainnya KPK, jadi urusan penetapan polan-polan sebagai tersangka itu bukan urusan kita juga kan? Jadi ya nggak usah ikut-ikutan kita recokin, bias saja semua berjalan sesuai alurnya.
Jadi kalo besok lusa pak Jokowi melantik pak Budi menjadi Kapolri, itu hak dia, lalu kalo kemudian KPK membatalkan status tersangka pak Budi itu juga hak KPK, nggak usah dipolitisir, nggak usah dipelintir. Lha wong hidup saja sudah susah, kok mau ngurusin begituan yang jelas-jelas nggak nyambung dengan urusan kita. Kita bukan pengamat, jadi nggak usahlah sok berlagak seperti pengamat, kita bukan analis jadi ya nggak usahlah sok-sokan bikin-bikin analisis segala yang ujung-ujungnya ya cuma analisis ngawur.
Capek lo terus-terusan berpolemik, sementara harga sembako dan kebutuhan lain terus meroket tanpa peduli dengan polemik yang terjadi. Sudahlah, nggak usah lagi ngurusin sesuatu yang bukan urusan kita, urus saja kerjaan dan profesi kita untuk nyukupi belanja bini, sekolah dan kuliah anak dan syukur-syukur bisa kaya raya dengan rekening gendut ditengah-tengah bertambahnya rakyat miskin, he…he…he.
